Hetifah : Dialog Dua Arah Tingkatkan Level of Acceptance
Busam.ID – Presiden Joko Widodo bersama Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono akan berkemah di sekitar titik nol kawasan Ibu Kota Negara (IKN). Kemah Presiden dan rombongan akan dilakukan selama dua hari. Rencananya Jokowi akan mendirikan tenda di titik nol IKN pada Minggu (13/3/2022) hingga Selasa (15 Maret 2022). Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono sudah mengonfirmasi hal ini.
Rencana kemah Presiden RI didampingi Kepala Otorita IKN ini, rencananya juga akan dihadiri gubernur dari seluruh Indonesia. Namun yang terus mengikuti kemah Jokowi, dijadwalkan 5 gubernur yakni Gubernur Kaltim, Gubernur Kalsel, Gubernur Kaltara, Gubernur Kalteng dan Gubernur Kalbar.
“Sebanyak 33 gubernur dijadwalkan hadir ke lokasi berkemah tersebut. Tapi hanya lima gubernur yang ikut menginap bersama Presiden, berkemah di lokasi titik nol IKN Nusantara,” terang Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim Syafranuddin dalam keterangan resmi pada media, Sabtu, 12 Maret 2022.
Dalam kegiatan kemah tersebut, Presiden Jokowi akan melakukan ritual Kendi Nusantara bersama 33 gubernur se-Indonesia. Para gubernur sebelumnya sudah diinstruksikan membawa air dan tanah dari masing-masing daerah asal. Tanah dan air dari 33 gubernur itu kemudian disatukan dalam Kendi Nusantara yang disimpan di titik nol IKN Indonesia baru bernama Nusantara itu.
Khusus Gubernur Kaltim Isran Noor membawa tanah dan air dari dua daerah yaitu dari Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Paser. Sebab lokasi Ibu Kota Negara baru itu sebagian di wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara dan sebagian Kesultanan Paser. Air dan tanah yang dibawa itu sebagai simbol mewakili Kesultanan di Provinsi Kaltim.
“Presiden Jokowi dijadwalkan tiba di Balikpapan, Minggu (13 Maret 2022), atau satu hari sebelum kegiatan kemah. Rombongan Presiden akan menginap di Balikpapan dulu,” terang Syafranuddin.
Menanggapi kegiatan kemah yang akan dilakukan Presiden RI Joko Widodo di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin 14 Maret 2022, Hetifah menilai kegiatan tersebut akan menjadi simbol dari upaya Jokowi dan Otorita IKN dalam mengambil kebijakan yang berbasis bukti (evidence based policy).
Menurut Wakil Komisi X DPR RI ini, dengan merasakan langsung bagaimana kondisi geografis, alam dan lingkungan, juga kehidupan masyarakat setempat, diharapkan keputusan-keputusan yang akan diambil nantinya dalam kelola IKN, lebih mencerminkan kebutuhan dan tantangan realita yang ada.
“Jangan sampai para petinggi IKN hanya bermimpi membangun kota baru yang futuristik tanpa memperhatikan kondisi riil yang ada dengan seksama,” tegas Hetifah.
Anggota DPR RI Dapil Kaltim ini, saat kunjungan resesnya satu pekan di awal Maret beberapa hari lalu, juga turut meninjau sejumlah lokasi IKN, termasuk rencana tempat kemah Presiden. Dari tinjauan pihaknya, sarjana tata kota ITB ini menilai proses membangun IKN bukanlah pekerjaan yang mudah.
“Beberapa hari lalu saya meninjau lokasi secara langsung, juga berdialog dengan masyarakat Sepaku. Memang medan yang ada sangat menantang. Fasilitas publik dan pelayanan dasar sosial maupun infrastruktur usaha dan ekonomi yang tersedia di sekitar lokasi masih sangat minim. Dengan demikian, membangun di areal IKN adalah pekerjaan yang sangat tidak mudah dan perlu dukungan serta kolaborasi banyak pihak,” nilai Hetifah.
Namun pekerjaan itu akan tertangani dengan lancar, jika aparatur pemerintah yang memimpin IKN dapat berkolaborasi harmonis dengan masyarakat setempat.
“Saya percaya dialog dua arah Pak Jokowi dengan tokoh-tokoh adat, akan meningkatkan level of acceptance atau penerimaan masyarakat Kalimantan terhadap pemindahan IKN ke wilayah Sepaku di Kaltim,” tandas Hetifah.
Tiga resep yang menurut Hetifah harus dilakukan oleh Otorita IKN pada tahap awal tugasnya.
Pertama menyusun segera struktur organisasi Otorita IKN yang ramping namun inklusif. Lengkapi organisasi dengan figur-figur yang kompeten dan bebas dari kepentingan yang sempit. Beri kesempatan pada tokoh lokal, organisasi profesi, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan dan juga media untuk ikut berkontribusi.
Kedua secara paralel melakukan proses pemberdayaan masyarakat lokal dan menerapkan participatory planning yang lebih serius dan bermakna dengan melibatkan organisasi civil society dan kelompok-kelompok komunitas.
Ketiga buka ruang-ruang penyaluran aspirasi dan pengaduan bagi mereka yang merasa dirugikan dalam proses pemindahan Ibu Kota dan buat mekanisme complaint handlingnya sehingga setiap pengaduan bisa ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh.
“Kami yakin, jika ketiga langkah itu dilakukan, tugas duet Bambang-Dhony memimpin IKN akan lebih dimudahkan. Jadi sebenarnya kemah Presiden dan Kepala Otorita serta para Gubernur ini memang bukan kemah biasa untuk rekreasi,” tutup Hetifah. (an)
