Samarinda, Busam.ID – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim mengapresiasi peran Yayasan PADI Indonesia yang mengawal rencana pembentukan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Rangan, Desa Rangan, Kecamatan Kuaro, di Kabupaten Paser.
“Semoga prosesnya lancar dan segera terbit SK Bupati Paser tentang pengesahan pembentukan MHA Rangan, sehingga bisa segera diakui keberadaannya,” kata Kepala DPMPD Kaltim M Syirajudin saat menerima kunjungan Perwakilan Yayasan PADI Indonesia Ahmad (Among), di Ruang Kepala DPMPD Kaltim, Kamis (12/5/2022).
Dia menilai, pengakuan terhadap MHA penting agar hak-haknya terlindungi, utamanya terkait pengelolaan hutan adat yang dianggap penting dilindungi untuk menjaga kelestariannya untuk kepentingan hidup orang banyak.
Seperti MHA Mului, Desa San Slutung, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser yang berkomitmen menjaga kelestarian hutan gunung lumut. Keberadaannya membawahi lima Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kaltim.
“Terima kasih Pak Among yang sudah mengawal pembentukan MHA Rangan. Termasuk yang dulu mengawal pembentukan MHA Mului. Semoga ke depan semakin banyak MHA terbentuk sebagai pengakuan keberadaan masyarakat adat di Kaltim,” ujarnya.
Ahmad (Among) menjelaskan, proses pembentukan MHA Rangan sudah memasuki tahap verifikasi. Bila memenuhi syarat akan segera ditetapkan sebagai MHA baru di Paser.
“Latar belakang pembentukan MHA Rangan karena masyarakat adat ingin menetapkan hutan seluas sekitar 1.500 hektare yang ada diwilayahnya sebagai hutan adat. Proses pengakuan hutan adat harus diawali ada pengakuan MHA,” terangnya.
“Uniknya MHA Rangan masyarakatnya homogen. Ada masyarakat lain karena dulunya daerah transmigrasi. Tidak hanya masyarakat asli adat. Yang jelas Desa Rangan masih ada kearifan tradisi lokal, aturan adat, dan tarian adat,”katanya.
(DPMPD Kaltim/arf/adv/DiskominfoKaltim)
Editor: Redaksi BusamID
