Samarinda, Busam.ID – Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan dengan tegas, dirinya sangat mendukung kemerdekaan dan kebebasan pers dalam menjalankan tugasnya, karenanya dirinya tidak pernah memiliki niat dan bahkan tidak punya kuasa untuk membungkam media dengan meminta take down pemberitaan terkait kegiatan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda seperti halnya isu berkembang akhir-akhir ini.
“Ya saya tidak punya kuasa sampai ke situ (mentake down, Red) pemberitaan. Jadi tidak benar kalau katanya saya yang menyuruh membungkam kebebasan pers seperti itu. Kalian semua tahu saya lah apalagi wartawan-wartawan senior, sejak saya jadi anggota legislatif dan sampai saya jadi Wali Kota Samarinda ini, ada tidak saya tidak pernah melayani wartawan? Saya yakin tidak ada, jadi tidak benar kabar itu,”kata Andi Harun, Senin (13/6/2022) saat bersilaturrahmi dengan organisasi dan perusahaan pers Samarinda di Anjungan Balaikota Samarinda.
AH – sapaan akrabnya didampingi Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda Hero Mardanus, Kepala Diskominfo Samarinda Aji Syarif Hidayatullah, Ketua TWAP Syaparuddin. Hadir dalam silaturrahmi tersebut, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) dan tiga asosiasi perusahaan media siber yakni Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan beberapa jurnalis lainnya. Pertemuan dipandu moderator Muhammad Khaidir, salah seorang jurnalis dan juga komisioner Komisi Informasi Kaltim.
Menurut AH, dengan komitmen mendukung kemerdekaan dan kebebasan pers dalam menjalankan tugasnya tersebut, karenanya dirinya tidak pernah mencampuri secara teknis apapun terkait kontrak halaman, pemasangan iklan dan lain sebagainya oleh Pemkot Samarinda. Semua diserahkan sepenuhnya kepada Diskominfo.
“Ini juga ada Sekwan (Sekretaris DPRD Samarinda, Red), coba saja tanyakan ke Sekwan, pernah tidak saya ikut mencampuri urusan teknis seperti itu. Makanya hari ini saya tegaskan, nanti tolong Diskominfo dan Sekwan, akomodir semua media-media ini, tidak ada perbedaan ini dan itu. Tentu kontraknya nanti dengan prosedur dan tata aturan yang telah berlaku,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, AH juga mengklarifikasi titik muasal pemberitaan sehingga mengemuka akhir-akhir ini.
“Ini kan kalau dikatakan sepele permasalahannya, ya memang sepele. Itu kan pas saya mau diwawancara, saat saya mau mengambil sendal usai salat Jumat. Bayangkan saja, ibaratnya belum selesai saya berzikir, langsung ditanyakan perihal pembangunan kolam renang dan sauna itu. Ya saya jawab saja, tapi lama kelamaan kok arahnya kemana-mana pertanyaannya. Ya saya minta maaf, saya juga manusia, ditambah cuacanya panas saat itu, ya kemana-mana juga akhirnya jawabannya,” tuturnya.
Kendati demikian, AH mengaku dengan kerendahan hatinya, jika memang permasalahan seperti itu kemudian menjadi permasalahan yang berkepanjangan seperti ini, dia meminta maaf. Dia meminta permasalahannya sudah tidak perpanjang lagi, dan Pemkot Samarinda bersama media bergandengan tangan dalam membangun Samarinda ke depannya.
“Ya jika memang itu permasalahanya, maka saya meminta maaf. Tapi boleh dong saya juga meminta wartawan objektif dalam menulis berita, apakah itu berita terkait dengan kebijakannya maupun kegiatan pembangunan lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua AJI Samarinda Novi menilai, persoalan intinya sebenarnya bukan pada isi pemberitaan, namun lebih kepada “serangan” personal terhadap wartawan yang kemudian diminta untuk mentake down pemberitaannya. Hal itu tentu menodai predikat Kaltim tahun 2021 sebagai peringkat pertama Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Nasional.
“Awalnya kami AJI tidak akan mau terlibat langsung, tapi ternyata dalam perjalanannya ada serangan personal kepada jurnalisnya itu. Makanya itu kami AJI mengeluarkan sikap tegas dengan menolak kekerasan terhadap wartawan dan apalagi sampai meminta take down pemberitaannya tanpa prosedur-prosedurnya,” ujar Novi.
Ketua PWI Kaltim Endro S Efendi menambahkan, PWI pun sebenarnya awalnya tidak ingin ikut mencampuri terlalu jauh permasalahan tersebut, namun kemudian karena adanya serangan personal terhadap wartawan dengan fakta take down pemberitaan, maka PWI akhirnya merasa bertanggungjawab untuk menyelesaikannya.
“Kami pikir, ini lah momen yang tepat buat Pak Wali Kota, harus banyak bertemu dengan banyak media, tidak hanya segilintir media saja. Saya terus terang saja, baru menginjakkan kaki saya di Anjungan Balaikota Samarinda ini baru hari ini, itu pun karena permasalahan ini. Jadi ke depan harus ada itu agenda semacam coffee morning media dengan Wali Kota. Sehingga permasalahan-permasalahan seperti ini bisa segera diselesaikan, tidak sampai bias kemana-mana,” ujarnya.
Diakhir pertemuan, Wali Kota melalui Diskominfo Samarinda komitmen akan menggelar pertemuan rutin dengan media-media di Samarinda. (Muhammad Khaidir)
Editor: Redaksi BusamID
