Realisasi Serapan di Disdikbud Kaltim Rendah, Sutomo Jabir Duga Ada yang Tak Beres

BusamID
Anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir. Ft ist

Samarinda, Busam.IDAnggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir kembali menyoroti realisasi belanja yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim.

Yang menurut dia, hingga triwulan III ini serapannya masih sangat rendah, sementara salah satu yang menjadi program belanja OPD tersebut dinilai sangat mudah didapatkan.

“Realisasi belanja kita sangat memprihatinkan, karena sampai triwulan III serapan masih rendah. Kalau saya amati ada yang tidak beres di jajaran Pemprov Kaltim. Saya ambil contoh yang memiliki anggaran terbesar yaitu Dinas Pendidikan, ” ujarnya saat menyampaikan interupsi di rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-38.

Sutomo Jabir menyesalkan jika program yang direncanakan benar-benar tidak berjalan, apalagi anggaran yang digunakan mencapai Rp 10 miliar.

“Kalau kita pikir, Dinas Pendidikan ini tidak ada kesulitan untuk merealisasikan anggaran, karena mayoritas anggaran di sana dilakukan secara e-katalog. Lalu dimana hambatannya? ” tanyanya.

“Di sana ada program unggulan Pemprov yang namanya pengadaan data center. Ini diadakan di awal tahun, bukan perubahan dengan anggaran Rp 10 miliar,” sambungnya.

Sutomo Jabir menyakini kalau program data center oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim hingga saat ini belum diadakan.

“Sampai saat ini saya yakin belum diadakan barang ini (data center, red), padahal posisinya strategis, ” ujarnya.

Untuk itu, politisi dari partai PKB ini mempertanyakan, apa yang menjadi kendala pengadaan program data center tersebut. Padahal menurut dia, untuk e-katalog saat ini sudah lebih mudah diakses dengan kemajuan digitalisasi.

“Apa kesulitannya? Bukannya pengadaan dilakukan secara sederhana? Hanya e-katalog dan begitu diklik langsung terbuka, ” katanya.

Dia mengingatkan Pemprov Kaltim dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim untuk tidak mementingkan kepentingan kelompok tertentu, namun justru menghambat serapan anggaran daerah, karena dampaknya pasti akan kembali kepada masyarakat.

“Yang menjadi urusan, kalau mau mengakomodir keinginan tertentu, kemudian menghambat realisasi anggaran kita. Mohon dicek, karena saya lihat ada indikasi itu di Disdik, ” tutupnya. (HK/ADV/DPRDKaltim)

Editor: Redaksi BusamID

Baca berita BusamID seputar Kaltim, Samarinda dan lainnya melalui Google News

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *