Jakarta, Busam.id – Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia, Muhammad Syarif Bando, melaporkan bahwa realisasi anggaran Perpusnas pada Tahun 2023 telah mencapai 88,22 persen atau sekitar Rp630,125 miliar dari total Rp714,275 miliar.
Meskipun angka ini masih di bawah target awal 90 persen, Bando menegaskan komitmen untuk mempercepat realisasi hingga mencapai target pada 15 Desember 2023.
Pada rapat dengar pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dengan Perpusnas di Jakarta, Rabu kemarin, Bando menjelaskan bahwa realisasi program prioritas nasional saat ini telah mencapai 91,04 persen atau sekitar Rp335,235 miliar dari total anggaran.
Sementara itu, untuk program dana alokasi khusus (DAK) subbidang perpustakaan pada 2023, Bando menyampaikan bahwa jumlah kontrak telah mencapai 97,05 persen atau sekitar Rp509,54 miliar, dan salur senilai Rp392,607 miliar atau 74,78 persen dari pagu Rp525 miliar.
“Meskipun daya serap masih 74 persen, namun kontrak sudah masuk dan pembangunan fisik lapangan mulai terlihat,” jelas Bandi.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, mengapresiasi peran besar Perpusnas dalam meningkatkan literasi di Indonesia.
Namun, ia juga mengkritisi bahwa anggaran yang disediakan masih terbatas dan belum proporsional dengan peran strategis Perpusnas.
“Perpusnas memiliki anggaran yang minim, tidak lebih besar daripada APBD sebuah kabupaten kecil. Untuk mengatasi permasalahan literasi di Indonesia, anggaran ini terasa kecil,” ujarnya.
Dede menyatakan bahwa pergeseran dari membaca ke menonton telah memengaruhi kemampuan literasi, khususnya di kalangan anak-anak.
Oleh karena itu, ia mendorong Perpusnas untuk fokus pada peningkatan literasi di daerah.
“Perpusnas perlu memberikan peningkatan literasi di daerah, dan perluasan tanggung jawab dengan mengubahnya menjadi Badan Literasi dan Perpustakaan Nasional. Nomenklatur yang lebih luas akan mendukung peningkatan kemampuan literasi,” kata Dede.
Andreas Hugo Pareira, anggota Komisi X DPR RI, menyoroti kendala yang dihadapi kepala daerah dalam merencanakan pembangunan perpustakaan di daerah.
Pihaknya berminat untuk mendapatkan data lebih lanjut tentang kendala tersebut agar dapat memberikan bantuan dan solusi yang lebih tepat.
“Kami ingin memastikan pembangunan perpustakaan di setiap daerah berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ungkap Hugo. (ADV/ONE/DPKKALTIM)
Editor: Tri W
