Samarinda, Busam.ID — Dampak pemangkasan anggaran tahun 2026 mulai menjadi perhatian serius. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi menilai, kebijakan tersebut berpotensi mengganggu pelaksanaan sejumlah program pembangunan di daerah.
Ia mengungkapkan, hingga kini pihak legislatif belum menerima laporan rinci dari perangkat daerah (PD), terutama Dinas PUPR-Pera sebagai mitra kerja mereka, terkait proyek mana saja yang terdampak atau mengalami penundaan.
“Apakah sudah ada laporan dari PUPR-Pera terkait pembangunan yang tertunda? Mengingat tahun 2026 terjadi pemangkasan anggaran dan kabarnya banyak pokir (pokok-pokok pikiran, Red) Dewan yang tidak terakomodir,” ujarnya, Senin (30/3/2026).
Sebagai tindak lanjut, Komisi III DPRD Kaltim berencana memanggil sejumlah mitra kerja, di antaranya PUPR-Pera, Dinas Perhubungan, hingga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN).
Langkah ini diambil untuk mendapatkan gambaran jelas terkait dampak pengurangan APBD maupun transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Menurutnya, kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Ia menegaskan, efisiensi anggaran seharusnya tidak mengorbankan program prioritas yang telah dirancang.
“Ini tentu sangat miris. Artinya pemerintah provinsi harus merasionalisasi program, tetapi jangan sampai kegiatan prioritas justru dipangkas,” tegasnya.
Politisi Partai Gerindra tersebut juga menekankan pentingnya keseimbangan pembangunan, baik di sektor infrastruktur maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap Pemprov bersama DPRD dapat mencari solusi konkret agar keterbatasan anggaran tidak berdampak luas. “Kita harus mencari solusi bersama. Jangan sampai pembangunan infrastruktur, peningkatan SDM, dan kesejahteraan masyarakat ikut terdampak secara signifikan,” tambahnya.
Reza juga mengakui, hingga saat ini DPRD belum mengantongi data pasti terkait jumlah proyek yang ditunda. Hal ini karena sebagian OPD masih fokus menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
“Untuk laporan detail memang belum kita terima. Saat ini mereka masih dalam tahap penyusunan RKPD 2027,” jelasnya.
Selain itu, ia menyoroti perlunya penyamaan persepsi terkait pokir Dewan. Ke depan, ia mendorong adanya sinkronisasi yang lebih kuat antara Pokir Dewan tersebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). (adit)
Editor: M Khaidir
