Samarinda, Busam.ID – Rencana penempelan stiker di rumah penerima Bantuan Sosial (Bansos) mendapat perhatian DPRD Kaltim. Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim M Darlis Pattalongi, dirinya menyatakan dukungan terhadap ide tersebut, namun mengingatkan agar pemerintah tetap menjaga martabat penerima bantuan.
“Kalau mengacu pada Data Sen, jelas siapa yang berhak menerima bantuan. Stiker itu membantu proses pengawasan di lapangan,” ucapnya belum lama ini.
Meski begitu, ia menegaskan, kebijakan itu tak boleh membuat warga merasa dipermalukan. “Membantu tidak boleh menghinakan. Jangan sampai niat baik pemerintah justru melukai perasaan masyarakat,” tegasnya.
Darlis juga mengingatkan pentingnya validasi data penerima agar bantuan tepat sasaran. Banyak kasus di mana data lama belum diperbarui, menyebabkan penerima tak layak masih terdaftar.
“Ini soal kejujuran dan keterbukaan. Kalau datanya akurat, tidak akan ada lagi bantuan yang salah alamat,” tambahnya.
Ia pun berharap warga penerima tak merasa rendah diri, selama bantuan digunakan dengan semestinya. “Kalau sudah masuk desil tertentu yang berhak menerima, itu hak mereka. Tidak perlu malu,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim Andi Muhammad Ishak, memastikan belum ada kebijakan penempelan stiker bagi penerima Bansos di tingkat provinsi. “Sampai saat ini, baik secara nasional maupun provinsi, tidak ada agenda penempelan stiker penerima Bansos. Kalau pun ada, itu kebijakan kabupaten atau kota,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pihaknya tidak memiliki kewenangan teknis dalam pelaksanaan program Bansos karena itu menjadi ranah pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu, belum ada instruksi dari Kementerian Sosial (Kemensos) terkait penerapan kebijakan tersebut.
“Instruksi dari pusat belum ada. Kalau pun mau dilaksanakan, itu lebih merupakan ranah kabupaten atau kota,” ujarnya.
Andi juga mengingatkan agar kebijakan stiker dilihat secara komprehensif, karena bisa berdampak pada aspek psikologis dan sosial masyarakat. “Ada dampak psikologis, ada dampak politik, dan bisa menimbulkan potensi masalah sosial lainnya. Semua itu harus dipertimbangkan sebelum diputuskan,” jelasnya.
Saat ini, Dinsos Kaltim tengah fokus mempercepat pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar penerima bantuan benar-benar tepat sasaran. “Verifikasi tetap berjalan. Jika penerima yang diverifikasi ternyata sudah tidak layak, mereka akan dikeluarkan dari desil 1–5,”tutupnya. (adit)
Editor: M Khaidir
