Samarinda, Busam.ID- Masih banyaknya keluhan terkait kendaraan yang brebet (bahasa sunda: tersendat-sendat.red) diduga terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina masih terus berlanjut,
hal itu membuat Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Purwadi Purwoharsojo angkat suara. Dimana ia menyebut, Keresahan masyarakat semakin meningkat, dengan kekhawatiran terhadap kualitas BBM yang diterima, bahkan sampai muncul fenomena pembelian BBM eceran dalam botol sebagai alternatif. Dirinya menilai fenomena ini bisa menjadi indikasi adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi formal.
“Harus dilakukan pengawasan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak terkait menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan distribusi yang akhir-akhir meresahkan masyarakat atas dugaan pengoplosan,” ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (9/4/2025).
Dirinya menyebut, mengingat di Kaltim khususnya Samarinda, di mana Pertamina masih menjadi pemain tunggal dalam penyediaan BBM. Situasi monopoli ini, ia melanjutkan, berpotensi menimbulkan kerawanan dalam distribusi dan pelayanan kepada konsumen.”Berbeda dengan di Jawa yang memiliki banyak pilihan penyedia BBM, di Kaltim masyarakat mau tidak mau harus bergantung pada Pertamina,”sebutnya.
Saat dikonfirmasi, seperti apa peluang kompetitor pemasok BBM lainnya untuk masuk ke Kalti, Pur -sapaan akrabnya- menegaskan, hal itu tak perlu dilakukan. “Tidak perlu lah ada kompetitor di Kaltim, menurut saya lebih baik dibenahi dulu kinerja Pertamina di Kaltim, baik dari hulu dan hilirnya,”tegasnya.
Dirinya menambahkan, hal itu bukan tanpa alasan, melainkan pasar BBM di Kaltim hanya sedikit dibandingkan dengan pulau Jawa, hanya saja dirinya menyoroti mengapa kasus BBM ini sejatinya tak pernah selesai dari 15 tahun-an yang lalu.
“Intinya adalah keberanian untuk melakukan digitalisasi dalam seluruh lini bisnisnya. contohnya digitalisasi dapat mempermudah konsumen dalam mencari informasi ketersediaan dan lokasi SPBU terdekat yang tidak mengalami antrean melalui aplikasi atau integrasi dengan platform digital lainnya. Hari ini saja, implementasi barcode pada pembelian BBM subsidi masih sering disalahgunakan. Seharusnya, Pertamina berani melakukan digitalisasi layanan agar lebih transparan dan terlaporkan kepada publik,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud memberikan jawaban terkait potensi kemungkinan membuka peluang distribusi BBM non-Pertamina di Kaltim, ia menyebut, sebenarnya regulasi sudah memungkinkan sejak lama.
“Sejak 2007 sebenarnya Pertamina sudah bukan satu-satunya pemain. Pintu sudah terbuka bagi pihak swasta untuk masuk ke sektor distribusi BBM. Tapi tentu ada persyaratan dan proses perizinan yang harus dipenuhi,” jelasnya.
Hanya saja, Harum -sapaan akrabnya- menyayangkan karena hingga kini belum banyak perusahaan swasta yang benar-benar aktif beroperasi di Kaltim. Bahkan, beberapa SPBU milik swasta diketahui terbengkalai dan tidak menjalankan operasional sebagaimana mestinya.
“Saya tidak ingin menyebut merek, tapi faktanya memang ada SPBU swasta yang mandek. Padahal di provinsi lain, perusahaan swasta sudah bisa bersaing dan jadi alternatif lain untuk masyarakat. Dengan kondisi ini, Pemprov Kaltim akan terus mendorong keterbukaan pasar sekaligus memastikan standar kualitas BBM tetap terjaga demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat pengguna,”tutupnya.(Adit)
Editor: M Khaidir
