Balikpapan, Busam.ID — Kebijakan efisiensi anggaran berdampak langsung pada pelaksanaan berbagai program pembangunan di Kota Balikpapan. Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan harus menunda sejumlah agenda yang telah direncanakan dalam APBD 2026.
Penundaan terjadi setelah besaran dana transfer dari pemerintah pusat diketahui menurun. Alokasi APBD Balikpapan tahun mendatang disepakati berada pada kisaran Rp 3,3 triliun, jauh lebih kecil dibanding APBD 2025 yang mencapai Rp 4,5 triliun.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menyampaikan, efisiensi menjadi langkah yang tidak terhindarkan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa penyesuaian anggaran tetap harus mempertimbangkan capaian kinerja pemerintah daerah.
“Untuk anggaran 2026 pun begitu. Dalam efisiensi ini kita melihat dulu bagaimana kinerjanya. Setelah itu baru dibahas apakah dimungkinkan penambahan atau pelipatgandaan anggaran dari pusat untuk Balikpapan,” ujarnya, Jumat (28/11/2025).
Menurut Taufik, optimalisasi kinerja pemerintah daerah akan menjadi fokus utama selama tujuh bulan ke depan. Dengan anggaran yang kini berada di angka Rp 3,3 triliun, pemerintah harus melakukan sejumlah penyesuaian program.
Sejumlah agenda pembangunan akhirnya masuk daftar tunda. Beberapa proyek yang terdampak antara lain revitalisasi Pasar Inpres, pembangunan rumah sakit, serta peningkatan fasilitas puskesmas. Taufik menegaskan bahwa program tersebut bukan dibatalkan, melainkan ditunda pelaksanaannya hingga kondisi fiskal kembali stabil.
“Banyak program yang dipotong. Dipotong bukan dihapus, tetapi ditunda,” tuturnya.
Ia berharap pada 2026 situasi fiskal dapat membaik sehingga program yang tertunda dapat kembali dijalankan, baik melalui perubahan anggaran pada tahun berjalan maupun pada APBD murni 2027. “Kita berharap situasinya membaik sehingga program dapat dilanjutkan,” kata Taufik. (Muhammad M)
Editor: M Khaidir
