Samarinda, Busam.ID – Susunan kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2025–2030 yang baru saja dikukuhkan 5 September lalu menuai kritik dari kalangan jurnalis, khususnya terkait minimnya keterwakilan perempuan.
Kepengurusan yang dipimpin Ketua Umum Akhmad Munir dan Sekretaris Jenderal Zulmansyah Sekedang itu telah diakui secara resmi oleh Kemenkumham melalui SK pengesahan. Namun, dari puluhan posisi strategis yang ditetapkan, hanya 1 perempuan menempati kursi penting, yakni Henny Murniati sebagai Ketua Komisi Pemberdayaan Wartawan Perempuan.
Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Kaltim Tri Wahyuni, menyayangkan komposisi tersebut. Menurutnya, struktur yang timpang gender ini mencerminkan cara pandang organisasi pers yang masih bias.
“Minimnya keterlibatan perempuan dalam kepengurusan PWI Pusat bukan sekadar soal jumlah, tetapi mencerminkan cara pandang yang masih bias gender,” tegas Yuni, Senin (15/9/2025).
Ia menilai keberadaan komisi khusus pemberdayaan wartawan perempuan tidak cukup untuk menjawab kebutuhan representasi perempuan dalam pengambilan keputusan organisasi.
“Sekadar ada komisi perempuan tidak menyelesaikan masalah. Kondisi ini melukai sensitivitas perempuan sekaligus melemahkan semangat kesetaraan yang seharusnya menjadi fondasi organisasi pers modern,” pungkasnya.( adit)
Editor: M Khaidir
