Samarinda, Busam.ID– Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud memimpin briefing mingguan bersama kepala Perangkat Daerah (PD) di Kantor Gubernur, Selasa (17/6/2025). Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya profesionalisme dan akuntabilitas anggaran.
“Saya berharap bapak ibu bekerja secara profesional. Bekerja berdasarkan kebutuhan. Ingat, setiap rupiah duit rakyat ini betul-betul harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia meminta seluruh PD memastikan program yang dijalankan berdampak langsung pada masyarakat, terutama terkait enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), diantaranya pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketertiban umum, dan sosial.
“Sekali lagi, catatan penting saya untuk segera ditindaklanjuti karena sangat fundamental. Semua kepala OPD harus memahami visi misi gubernur dan wakil gubernur. Semua termaktub dalam 6 SPM itu,” ujarnya.
Harum -sapaan akrabnya- juga mengingatkan agar seluruh program menghindari kegiatan seremonial, memperkuat tata kelola, transparansi anggaran, dan menjauhi konflik kepentingan.
“Hindari konflik kepentingan, terutama dalam pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga,” jelasnya.
Ia menegaskan pentingnya pemanfaatan data BPS, Bappeda, dan sistem informasi sektoral dalam perencanaan, serta mendorong semua OPD untuk digitalisasi layanan dan penyederhanaan SOP.
“Semua OPD wajib memiliki sistem layanan berbasis digital dan sederhanakan SOP. Ingat, kita adalah pelayan, bukan minta dilayani,” tegasnya.
Dirinya juga menyoroti pengembangan pariwisata, pemanfaatan sungai dan laut, pendidikan, UMKM, pangan, pengelolaan sampah, dan perumahan. Ia mengingatkan pentingnya eksekusi cepat dan solusi atas setiap persoalan.
Rapat turut membahas persiapan HKG PKK dan HUT Dekranas (7–9 Juli di Kaltim) serta Pekan Daerah KTNA di Kutai Barat (21–27 Juni). Untuk diketahui, hadir juga dalam briefing ini diataranta, Wakil Gubernur H Seno Aji, Sekda Sri Wahyuni, para Asisten, dan seluruh kepala PD.(Adit/adv/diskominfokaltim)
Editor: M Khaidir
