Samarinda, Busam.ID— Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mengajak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaltim, khususnya sektor tambang dan perkebunan, untuk berkontribusi nyata mendukung program Gratispol, Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah dengan membangun rumah layak huni (RLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ajakan tersebut disampaikan usai penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemprov Kaltim dengan Bank Penyalur Pemberian Pembiayaan Kepemilikan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Terbatas, di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (20/8/2025).
“Perusahaan tambang maupun perkebunan dapat membangun rumah-rumah layak huni bagi masyarakat. Ada perusahaan yang sudah membangun 30 hingga 50 rumah bekerja sama dengan TNI. Program ini bisa terus dikembangkan di semua kabupaten dan kota di Kaltim,” ucapnya.
Harum -sapaan akrabnya- menegaskan, program pembangunan rumah layak huni akan disinergikan dengan Program Pengembangan Masyarakat (PPM), Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TSL), serta CSR perusahaan.
Menurutnya, keberhasilan Gratispol sangat bergantung pada kolaborasi multipihak.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan perusahaan, perbankan, pengembang, dan masyarakat adalah kunci agar program ini benar-benar memberikan manfaat besar. Keberhasilan Gratispol akan menjadi keberhasilan kita bersama dalam menciptakan Kalimantan Timur yang lebih adil dan sejahtera,”tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda, menambahkan bahwa Kaltim merupakan provinsi pertama di Indonesia yang meluncurkan program Gratispol.
“Gratispol membebaskan masyarakat dari biaya administrasi rumah yang biasanya mencapai Rp10 juta, meliputi biaya notaris, provisi, hingga biaya administrasi lainnya. Jadi masyarakat cukup membayar cicilan rumahnya saja,” jelasnya.
Ia juga memaparkan kondisi kebutuhan perumahan di Kaltim. Saat ini terdapat sekitar 60 ribu rumah tidak layak hunidan 250 ribu backlog rumah atau keluarga yang belum memiliki rumah.
“Secara nasional, backlog rumah mencapai 9 juta dan rumah tidak layak huni 20 juta. Gratispol hadir sebagai jawaban untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah,” tandasnya.(Adit/adv/diskominfokaltim)
Editor: M Khaidir
