Balikpapan, Busam.ID – Seiring dengan pemindahan ibukota negara ke wilayah Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Kota Balikpapan harus mampu mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Hal itu perlu dilakukan untuk menunjang kinerja di IKN yang akan dijalankan secara elektronik dan serba digital.
“Maka tadi itu kita agak detail menyampaikan agar ke depannya bisa bersama-sama, salah satu digitalisasi administrasi pemerintahan,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas ketika berbincang dengan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud di Aula Balai Kota Balikpapan, Jumat (24/2/2023) kemarin.
Azwar Anas secara garis besar mengutarakan, sebagai pintu gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), Kota Balikpapan harus memiliki Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang baik. Karena ke depan, mekanisme kerja di IKN akan berbasis elektronik dan beralih serba digital.
Menurutnya, pemerintah digital itu sudah menjadi opsi. Bahkan, dirinya pun menyampaikan bagaimana birokrasi ini bisa berdampak. Sehingga Kota Balikpapan yang sudah hebat ini ke depan harus lebih hebat dengan program karena menjadi pintu gerbang IKN tersebut.
“Saya kira itu tadi yang saya sampaikan,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menyampaikan kesiapannya dalam mendukung apa yang disampaikan MenPAN-RB itu.
“Jadi harapan kita bisa mengimplementasikan apa yang diharapkan oleh beliau,” tuturnya. (Muhammad M)
Editor: M Khaidir
