Samarinda, Busam.ID – Pembangunan Rumah Sakit Korpri di Jl Wahid Hasyim Sempaja Selatan yang dilakukan Pemprov Kaltim, dinilai vokalis Komisi III DPRD Samarinda Anhar menyalahi tata ruang kota.
Menurut Anhar, seharusnya lokasi pembangunan rumah sakit itu tidak mengambil tempat yang ditetapkan Pemkot Samarinda sebagai kawasan serapan air. Apalagi sebagian wilayah Kota Samarinda sudah dikenal sejak lama sebagai langganan banjir.
Anhar dikonfirmasi media ini beberapa hari lalu mengungkap, pihaknya bukan mengkritisi pembangunan rumah sakit yang memang diperlukan warga Sempaja, tapi lebih menyoroti lokasi penempatannya.
“Rumah sakit itu dibangun di kawasan serapan air. JIka diteruskan di lokasi tersebut, maka kelak akan bermunculan bangunan lainnya sehingga menutup sempurna kawasan serap air di kota ini. Berarti siap-siap masalah banjir makin sulit diatasi,” tandasnya.
Anhar menegaskan, seharusnya pembangunan tidak melihat satu aspek kebutuhan saja. Tapi kepentingan yang lebih luas. Jadi ironi, ketika Pemkot menetapkan suatu kawasan menjadi daerah serapan air, di waktu selanjutnya mendirikan bangunan permanen di lokasi tersebut sehingga menyebabkan fungsi serap air menghilang.
“Saya dari dulu menentang masalah lokasi dan posisinya. Kita jangan hanya melihat satu aspek kebutuhan. Kita apresiasi pembangunan rumahsakit untuk kepentingan masyarakat luas, tapi juga jangan sampai menimbulkan masalah-masalah baru lainnya di masa mendatang,” imbuh Anhar.
Lebih lanjut Anhar menjelaskan, sebelumnya pihaknya telah menawarkan beberapa opsi pemilihan lokasi pembangunan RSUD Korpri tersebut seperti daerah Stadion Palaran. Ini ditujukan agar keberadaan rumah sakit tersebut sekaligus dapat mencover pelayanan kesehatan kawasan pinggir Kota Samarinda seperti Kecamatan Palaran, Loajanan dan Samarinda Seberang.
“Waktu itu kita memberikan ide, alangkah baiknya itu dibangun di daerah Stadion Palaran. Toh ada tanah Pemprov juga di sana. Sehingga bisa mencover daerah pinggir Kota Samarinda seperti Palaran, Loajanan dan Samarinda Seberang, ” imbuhnya.
Akan tetapi, gagasan tersebut tidak diindahkan oleh Pemprov Kaltim. Karena itu pihaknya menilai keputusan memilih lokasi di daerah Sempaja Selatan tersebut tidak memperhatikan aspek lain yang tak kalah penting.
“Nah ide-ide seperti itu kan, Pemprov tidak mau tau. Kita harus lihat juga kondisi lingkungan di sekitar,” cetusnya mengimbuh, mestinya geliat pembangunan Pemprov bisa selaras dengan dinamika Pemkot Samarinda tengah yang gigih mengatasi banjir tidak berlama-lama menghinggapi Kota Tepian. (kaka nong/adv)
