Samarinda, Busam.Id – Kondisi jalan nasional trans Kaltim jauh dari kata menggembirakan. Meskipun saat ini perbaikan beberapa ruas jalan nasional masih terus bergulir, namun hasil yang sudah dikerjakan, masih jauh dari harapan. Karena itu, Komisi III DPRD Kaltim mulai intens melakukan komunikasi dengan pusat, dalam hal ini anggota DPR RI dari Dapil Kaltim untuk memperjuangkan perbaikan jalan dan jalur yang menghubungkan antar daerah di Benua Etam.
Keterangan itu disampaikan anggota Komisi III DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry di sela perbincangan dengan awak media Jumat (24/12/21) di gedung dewan Karang Paci. Sarkowi menegaskan, perlu kesertaan semua pihak untuk memperjuangkan perbaikan jalan-jalan di Kaltim.
“Yang agak sulit dijangkau adalah perbaikan jalan nasional. Karena ini peran dan kewenangan pemerintah pusat. Tapi kami akan mulai berkomunikasi intens dengan anggota DPR RI Dapil Kaltim, untuk bersama memperjuangkan percepatan perbaikan jalan nasional trans Kaltim,” tandas politisi Partai Golkar ini.
Sebenarnya imbuh pria yang akrab dengan panggilan Bang Awi ini, ada alternatif untuk mempercepat perbaikan jalan nasional, yakni dengan pelibatan pemerintah daerah di lokasi jalan itu terbentang. Namanya pembiayaan model hibah. Sayangnya, pembiayaan demikian sering terbentur dengan terbatasnya kondisi keuangan daerah yang ada.
Awi mencontohkan, sekali waktu Pemkab Kabupaten Kutai Kertanegara (Kukar) pernah mengcover perbaikan jalan yang seharusnya tanggungjawab pusat. Jalan poros di kawasan Loa Jalan merupakan jalan nasional. Lantaran kondisinya yang rusak parah, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berinisiatif menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat lalu mengambil alih perbaikan jalan tersebut.
“Jadi modelnya hibah. Karena jalannya rusak parah, pemda turun langsung mengcover perbaikannya. Masyarakat sudah tidak sabar, di samping faktor kerawanan keselamatan berkendara. Akhirnya Pemkab Kukar minta izin ke Kementerian PUPR untuk melakukan perbaikan menggunakan anggaran kabupaten,” tuturnya.
Sejumlah ruas jalan nasional lainnya, yang sangat memerlukan perhatian lebih adalah poros Samarinda-Bontang dan jalur Samarinda-Kutai Barat. Jalan poros Samarinda-Bontang yang perbaikannnya dikerjakan secara bertahap dengan proyek Multi Years Contract (MYC), menelan anggaran sekitar Rp283 Miliar. Pekerjaan yang dicicil selama 3 tahap anggaran mulai 2021 sampai 2023 tersebut, di lapangan belum menunjukkan progres berarti.
Sementara jalur Samarinda – Kutai Barat, merupakan proyek MYC berbiaya Rp366 M, pekerjaannya dibagi menjadi 3 tahapan sejak 2020 hingga 2022. Tinggal setahun anggaran, kenyataan di lapangan kondisi jalan Samarinda-Kutai Barat sebagian besar berlubang juga rawan longsor.
Masih banyak jalan poros nasional lainnya di Kaltim, yang perbaikannya terbengkalai. Bahkan tidak sedikit yang hingga kini belum dapat diakses.
Khusus jalan poros Samarinda-Bontang, Sarkowi menekankan pada ekses dampak tambang. Karenanya, selain penekanan ke pusat, seharusnya Pemda Kaltim bisa turut menekan perusahaan tambang yang ada di sekitar jalur jalan tersebut untuk turut berkontribusi. Dengan peran serta semua pihak terkait sesuai kapasitas masing-masing, Awi meyakini tak sulit mengharapkan jalan-jalan di Kaltim terbentang mulus dan semua bisa diakses. (aji/an)
