Samarinda, Busam.ID – Hampir dipastikan kebijakan efisiensi usai pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) akan berdampak ke beberapa hal. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan, hal itu bukan kemudian menjadi alasan untuk menghentikan pelayanan publik.
“Memang rencana pemangkasan akan dilakukan. Tetapi, kami optimis dan yakin, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Pemprov Kaltim tetap terus berupaya memberikan pelayanan publik yang terbaik,” ucapnya, Senin (3/11/2025).
Ia menjelaskan, pemotongan TKD tidak hanya berlaku bagi provinsi, tetapi juga seluruh kabupaten dan kota, termasuk pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH). Harum -sapaan akrabnya- melanjutkan, kebijakan ini menjadi perhatian serius bagi daerah penghasil sumber daya alam (SDA) seperti Kaltim.
“Pemprov Kaltim akan berjuang bersama provinsi lain agar pemotongan itu tidak terlalu besar, terutama bagi daerah penghasil SDA dan pendukung PDRB nasional,” tegasnya.
Dirinya memastikan pihaknya sedang menyiapkan strategi ulang pengelolaan keuangan daerah, agar anggaran yang terbatas tetap berdampak besar bagi masyarakat. “Dengan kemampuan yang dimiliki, kami akan memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan memberi manfaat besar bagi rakyat,” tutupnya. (adit)
Editor: M Khaidir
