Balikpapan, Busam.ID – Rencana pembangunan sejumlah proyek strategis di Kota Balikpapan, termasuk rumah sakit (RS) multiyears di kawasan Balikpapan Timur terancam tertunda. Menyusul kabar adanya pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qodri, mengungkapkan, informasi mengenai pemangkasan anggaran tersebut sudah beredar di tingkat daerah. Menurut dia, kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi Balikpapan tetapi juga seluruh daerah di Indonesia.
“Pemangkasan ini kabarnya mencapai 50 hingga 70 persen. Jika benar-benar terjadi, tentu akan sangat berdampak bagi Balikpapan, terutama pada program pembangunan tahun 2026,” kata Alwi, Senin (30/9/2025).
Ia menjelaskan, sejumlah proyek prioritas yang telah dianggarkan meliputi pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur, penanganan banjir, serta pembangunan sekolah. Menurutnya, program-program tersebut bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Sejujurnya, kami sudah memasukkan program ini ke dalam skala prioritas. Kalau sampai dipangkas, tentu akan menghambat realisasi yang sudah direncanakan,” ujarnya.
Alwi menambahkan, Badan Anggaran DPRD Balikpapan bersama pimpinan dewan sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Namun, pertemuan tersebut belum memberikan kepastian.
“Kami hanya diterima staf. Mereka menampung aspirasi dan menyampaikan kepada pimpinan, jadi belum ada keputusan yang valid,” ucapnya.
Meski demikian, DPRD Balikpapan berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan pemangkasan anggaran. Ia juga mendorong pemerintah kota bersama Gubernur Kalimantan Timur aktif menanyakan langsung kepada kementerian terkait.
“Mudah-mudahan informasi ini tidak benar, tetapi sinyal terakhir yang kami terima menunjukkan pada 2026 akan ada pemangkasan besar-besaran,” kata Alwi. (Muhammad M)
Editor: M Khaidiritu
