Balikpapan, Busam.ID– Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Hal disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Daerah Wilayah Kaltim Tahun 2025 bersama Ketua KPK RI Setya Budiyanto di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (10/9/2025).
“Korupsi adalah musuh besar pembangunan. Korupsi bukan hanya merugikan negara secara materi, tetapi juga mengikis kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Mustahil kita mencetak generasi emas kalau masih terbelenggu KKN,”ucapnya.
Harum -sapaan akrabnya- mengungkapkan, Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP Kaltim 2024 masih di angka 73,22, lebih rendah dari rata-rata nasional 76. Harum menargetkan Kaltim bisa menembus angka 80 dalam waktu dekat.
“Ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan kerja keras, kerja tuntas, dan kerja ikhlas,” sampainya.
Dalam forum tersebut, ia menekankan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah untuk menyukseskan delapan area intervensi MCSP, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD hingga optimalisasi pajak daerah.
Ia mengingatkan, pencegahan korupsi adalah tanggung jawab kolektif.
“Kepala daerah harus menjadi teladan integritas, pimpinan OPD wajib menjaga akuntabilitas, dan ASN harus bekerja dengan semangat melayani, bukan dilayani,”tegasnya.
Dirinya juga menyoroti pentingnya digitalisasi birokrasi, penguatan pengawasan internal, serta partisipasi publik agar pemerintahan hadir dengan wajah yang bersih dan sederhana.
“Jangan main-main. Setiap rupiah yang diselewengkan adalah hak rakyat yang kita khianati,” paparnya.
Ia menegaskan materi yang disampaikan KPK dan BPKP dalam forum tersebut bukan sekadar catatan rapat, tetapi pedoman nyata yang harus diimplementasikan.
Rakor ini mengangkat tema “Sinergi dan Kolaborasi dalam Upaya Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Bebas Korupsi” turut dihadiri unsur Forkopimda Kaltim, Anggota DPRD Kaltim, Kajati, Pangdam, Kapolda, Bupati, Wali Kota, hingga Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Kaltim. (Adit)
Editor: M Khaidir
