Balikpapan, Busam.ID – Ratusan massa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD dan Kantor Wali Kota Balikpapan, Senin (1/9/2025). Aksi tersebut menyoroti berbagai persoalan yang dinilai tak kunjung terselesaikan.
Humas Barisan Aksi Rakyat Kota (Barak), Dimas Aditya, menyampaikan bahwa pihaknya menuntut penyelesaian sejumlah masalah krusial, mulai dari banjir, kelangkaan gas elpiji dan solar, hingga jalan berlubang yang belum tertangani dengan baik.
“Wali kota sudah 2 periode menjabat, tapi banjir masih terjadi di mana-mana. Masalah BBM dan infrastruktur jalan pun belum ada perubahan signifikan. Kami menuntut keadilan untuk masyarakat,” ujar Dimas.
Selain isu lokal, massa juga menyoroti kebijakan nasional, khususnya kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dianggap memberatkan warga. Menurut Dimas, ada warga yang harus membayar hingga Rp 9 juta akibat lonjakan PBB tahun ini.
Ia juga mengkritik kebijakan yang menyatakan kelebihan bayar PBB tidak bisa dikembalikan, melainkan hanya diakumulasikan untuk pembayaran tahun berikutnya.
“Ini jelas merugikan masyarakat. Masyarakat yang telat sehari membayar langsung dikenai denda, tapi hak mereka tidak diperlakukan sama. Ini yang membuat kami turun ke jalan,” tegasnya.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, turun langsung menemui massa. Ia mengapresiasi jalannya aksi yang berlangsung damai dan kondusif.
Alwi memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti melalui berita acara resmi.
“Saya berharap ada perwakilan mahasiswa yang menyusun berita acara tuntutan. Insyaallah saya dan pimpinan DPRD lainnya siap menandatangani bersama,” ujarnya di hadapan massa.
Menurut Alwi, sebagian tuntutan akan dikomunikasikan dengan Pemerintah Kota dan dinas terkait. Misalnya, masalah banjir yang berhubungan dengan Dinas Pekerjaan Umum, atau persoalan air bersih yang harus dibicarakan bersama Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB).
Dalam orasinya, massa juga mengecam tindakan represif aparat kepolisian yang dinilai menyebabkan korban jiwa dari warga sipil, serta menolak kebijakan penambahan tunjangan DPR yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
Sementara itu, isu lokal yang disoroti mencakup persoalan banjir, layanan air bersih yang kerap bermasalah, temuan beras oplosan, hingga akses pendidikan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat.
Aksi yang digerakkan mahasiswa dan elemen masyarakat ini mendapat perhatian dari jajaran DPRD. Hampir seluruh anggota dewan hadir menemui massa. Hingga berita ini diturunkan, aksi masih berlangsung dan berjalan kondusif.
(Muhammad M)
Editor: M Khaidir
