Samarinda, Busam.ID – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengajak seluruh bupati dan wali kota di Kaltim bersatu memperjuangkan pemulihan Transfer ke Daerah (TKD) serta penyelesaian dana kurang salur kepada pemerintah pusat. Langkah itu diambil menyusul dampak pemangkasan transfer yang dinilai memengaruhi kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikan Rudy memimpin Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (3/8/2026). Rakor dihadiri seluruh kepala daerah se-Kaltim, kecuali Kabupaten Penajam Paser Utara yang diwakili Sekretaris Daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Rudy mendengarkan secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah kabupaten dan kota akibat berkurangnya alokasi TKD dari pemerintah pusat.
Menurut Rudy, penurunan TKD berdampak langsung terhadap postur APBD masing-masing daerah. Kondisi tersebut turut memengaruhi ruang fiskal pemerintah daerah, termasuk meningkatnya persentase belanja pegawai dan belum terselesaikannya pembayaran dana kurang salur yang nilainya mencapai triliunan rupiah di Kalimantan Timur.
“Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota ini satu tubuh. Satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan,” tegas Rudy Mas’ud.
Ia menilai persoalan tersebut tidak bisa dihadapi sendiri-sendiri. Karena itu, Pemerintah Provinsi bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota akan menyatukan langkah untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat, khususnya kepada Menteri Keuangan dan Presiden Prabowo Subianto.
“Kita akan datang baik-baik dan tanya apa solusinya terkait dana kurang salur dan pemangkasan TKD,” ujarnya.
Rudy menegaskan perjuangan tersebut akan dilakukan secara santun dan sesuai mekanisme yang berlaku. Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih kepada daerah penghasil seperti Kalimantan Timur, khususnya terkait dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), serta penyelesaian dana kurang salur yang selama ini menjadi keluhan pemerintah daerah.
Menurutnya, kepastian penyaluran dana tersebut sangat penting agar program-program pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
“Perjuangan ini semata-mata agar APBD kita lebih meningkat dan lebih maksimal untuk membangun Kalimantan Timur,” katanya.
Gubernur menambahkan, dalam waktu dekat dirinya akan memimpin langsung rombongan bupati dan wali kota menghadap pemerintah pusat untuk menyampaikan berbagai persoalan tersebut. Ia berharap pertemuan itu dapat menghasilkan solusi konkret yang mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kaltim. (adit)
Editor: M Khaidir
