Balikpapan, Busam.ID – Anggota DPRD Balikpapan, Syukri Wahid menyuarakan persolan Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law yang kini mendapat penolakan dari organisasi profesi kesehatan.
Menurutnya, RUU ini belum memenuhi standar filosofis, sosiologi dan yuridis, di mana hal tersebut menjadi standar dalam setiap penyusunan legal drafting. “Saya juga atas nama profesi sebagai dokter gigi dalam hal ini memang kita ada aksi nasional untuk menolak pengesahan RUU Kesehatan Omnibus Law itu,” ucapnya, Senin (8/5/2023) kemarin.
Dikatakannya, dalam RUU tersebut ada isu penting terkait pelemahan profesi dokter khususnya dokter gigi yang adalah spesialis dirinya.
“Seyogyanya setiap profesi itu punya lembaga yang memiliki kewenangan sesuai UU Kesehatan yang terdahulu, dengan nantinya disahkan UU ini maka terjadi pelemahan di ikatan profesi dokter yang punya wewenang mengeluarkan surat tanda registrasi,” bebernya.
Di mana nantinya, lanjutnya, semua dokter yang lulus itu harus punya uji kompetensi.
“Nah, inilah yang ada di dalam Omnibus Law yang dipangkas, sehingga diserahkan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan pemerintah daerah. Saya bisa bayangkan kalau setiap lulusan dokter gigi harus diuji oleh pemerintah daerah, padahal disitulah peran organisasi profesi yang akan memberikan sertifikasi kepada seluruh anggota dokter dan dokter gigi yang berkecimpung di Indonesia,” terangnya.
Selain itu, dirinya juga mengungkapkan dalam RUU Kesehatan Omnibus Law itu terdapat tentang liberalisasi kapitalisme kesehatan.
“Sebab itu UU ini lebih pro kepada kapitalisme, sehingga pure (murni) usaha kesehatan itu diserahkan kepada mekanisme pasar. Padahal di sana kita ada ruang kontrol, di mana kesehatan itu tidak sepenuhnya prespektif ekonomi,” ungkapnya. (Muhammad M)
Editor: M Khaidir
