Samarinda, Busam.ID — Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tetap akan mengalami pemangkasan dana bagi hasil (DBH). Padahal Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bersama 17 Gubernur lainnya telah menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas kebijakan tersebut, hanya saja belum membuahkan hasil.
Hal itu diungkapkan Wagub Kaltim Seno Aji. Dia menyebut, Pusat dipastikan tetap menerapkan kebijakan pemangkasan hingga akhir tahun 2025. Meski penetapan anggaran sudah dilakukan, Kementerian Keuangan berjanji menambah alokasi DBH pada kuartal pertama tahun 2026.
“Informasinya, kemungkinan antara Februari atau Maret 2026 akan ada tambahan dari DBH,” ucapnya, Senin (13/10/2025).
Hanya saja, Seno mengakui nilai DBH yang diterima Kaltim tahun ini masih jauh dari kebutuhan. Berdasarkan perhitungan Pemprov Kaltim, terdapat kekurangan dana sekitar Rp3 triliun lebih yang belum terpenuhi.
“November nanti diperkirakan akan ada tambahan sekitar Rp1,1 triliun, tapi itu belum cukup menutup kekurangan yang ada,” ujarnya.
Dirinya melanjutkan, kebijakan pemangkasan DBH ini diperparah dengan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah, termasuk kabupaten dan kota yang sangat bergantung pada transfer dari provinsi.
“Karena sama-sama mengalami pengurangan, kami mendorong daerah untuk lebih kreatif dalam meningkatkan PAD masing-masing. Tidak bisa hanya bergantung pada DBH,” lanjutnya.
Demi mengantisipasi tekanan fiskal, Pemprov Kaltim berencana meninjau kembali sejumlah program strategis agar bisa dijalankan secara kolaboratif dengan pemerintah kabupaten dan kota.
“Kami akan bahas mana kegiatan yang bisa digabung antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota agar lebih efisien dan berdampak luas,” tutupnya. (adit)
Editor: M Khaidir
