Samarinda, Busam.ID— Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud angkat bicara terkait sorotan publik terhadap alokasi anggaran penyewaan helikopter sebesar Rp471 juta untuk durasi penggunaan 2 jam yang tercantum dalam sistem pengadaan Pemprov Kaltim.
Menurut Hamas -sapaan akrabnya- anggaran tersebut bukan berarti langsung digunakan, melainkan bagian dari pagu anggaran yang disiapkan sebagai langkah antisipasi menghadapi kondisi darurat, khususnya bencana alam di wilayah Kaltim.
Ia menjelaskan, penganggaran dilakukan sejak awal tahun agar pemerintah memiliki kesiapan jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk distribusi logistik maupun mobilisasi ke daerah yang sulit dijangkau.
“Penganggaran itu berbeda dengan pembiayaan. Jadi memang disiapkan untuk antisipasi dan mitigasi bencana. Kalau tidak terpakai, nanti akan masuk dalam pembahasan APBD Perubahan sebagai SiLPA,” ujar Hasanuddin, Senin (25/5/2026).
Politisi Partai Golkar itu menegaskan, keberadaan pos anggaran darurat penting untuk menghindari persoalan administrasi ketika terjadi keadaan mendesak di lapangan. “Kalau tidak dianggarkan sejak awal, kemudian tiba-tiba ada bencana, anggarannya mau diambil dari mana. Justru itu bisa menjadi temuan. Karena itu hal-hal yang sifatnya antisipatif tetap harus dianggarkan,” katanya.
Terkait besaran nilai sewa helikopter yang dinilai cukup tinggi, dia menyebut nominal tersebut telah memperhitungkan berbagai aspek operasional penerbangan, termasuk biaya perawatan dan tenaga pilot.
“Helikopter itu tentu ada perhitungan operasionalnya, ada maintenance, ada pilot dan biaya lainnya. Semua sudah ada hitung-hitungan dalam penganggaran,” jelasnya.
Ia juga memastikan DPRD akan tetap melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran tersebut. Apabila hingga akhir tahun tidak digunakan, dana itu disebut akan dikembalikan ke kas daerah. “Kalau nantinya tidak terpakai, otomatis akan masuk SiLPA dan dibahas kembali dalam APBD Perubahan. Itu memang mekanisme pengelolaan anggaran daerah,” pungkasnya. (adit)
Editor: M Khaidir
