Samarinda, Busam.ID – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, Syafruddin, mendorong pemerintah dan DPR untuk segera merevisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat tata kelola sektor migas nasional sekaligus memperjelas kedudukan hukum Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas).
Pernyataan itu disampaikan Syafruddin dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Kepala SKK Migas di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Tak hanya itu, dia mengkritisi peran dan kinerja SKK Migas yang dinilai belum optimal dalam mendorong peningkatan produksi migas nasional. Ia menilai lembaga tersebut lebih banyak berfokus pada pengelolaan proyek dibandingkan pencapaian target strategis sektor energi.
Menurutnya, kondisi tersebut turut berpengaruh terhadap belum tercapainya target lifting minyak dan gas yang ditetapkan pemerintah. Di sisi lain, koordinasi antara SKK Migas dan Pertamina juga dinilai belum berjalan selaras.
Karena itu, Syafruddin menegaskan perlunya reformasi menyeluruh di sektor migas, baik pada kelembagaan SKK Migas maupun tata kelola industri migas secara umum.
Dan salah satu langkah yang dianggap paling mendesak adalah revisi UU Migas itu, agar mampu memberikan arah yang lebih jelas terhadap pengelolaan sumber daya energi nasional.
“Ini demi masa depan anak-cucu kita. Jangan sampai kita meninggalkan hal yang buruk dalam tata kelola sumber daya alam kita,” tegas Ketua DPW PKB Kaltim tersebut.
Meski demikian, Syafruddin menilai solusi yang tepat bukanlah membubarkan SKK Migas. Pembenahan kelembagaan dan penyempurnaan regulasi jauh lebih penting agar sektor migas dapat dikelola secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi negara.
Ia berharap revisi UU Migas nantinya mampu menjadi landasan bagi perubahan besar dalam tata kelola energi nasional, termasuk memperkuat sinergi antar-lembaga dan meningkatkan kinerja sektor hulu migas di masa mendatang. (adit)
Editor: M Khaidir
