BusamID – Kenaikan harga barang-barang di tengah masyarakat yang terjadi saat ini, merupakan dampak ekonomi global di mana harga komoditi global seperti CPO, minyak, batubara, gas dan nikel mengalami kenaikan yang signifkan. Kenaikan harga komoditi dunia itu, berimbas positif bagi pendapatan negara, namun berbahaya bagi kondisi negara karena ancaman inflasi.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers setelah rapat terbatas kabinet yang disiarkan melalui instagram Sekretaris Kabinet ada 5 April 2022. Menurut Sri Mulyani, kenaikan harga komoditi global berdampak pada kenaikan harga barang-barang di tingkat mikro atau masyarakat. Keadaan ini tekan Sri Mulyani, akan memicu ancaman inflasi di mana jika pemerintah tidak berhati-hati, rentan menimbulkan gejolak yang berbahaya bagi kondisi sosial ekonomi dan politik negara.
Sri Mulyani mengungkapkan, ada tantangan dan ancaman baru selain pandemi virus Corona (COVID-19). Ancaman itu adalah kenaikan harga barang-barang yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan bila dua tahun belakangan tantangan dan ancaman datang dari merebaknya COVID-19, kali ini tantangan dan ancaman muncul dari kenaikan harga-harga komoditas secara global.
“Kalau dulu ancaman dan tantangan untuk masyarakat adalah pandemi, sekarang tantangan dan ancaman adalah kenaikan harga dari barang-barang,” ujar Sri Mulyani.
Kenaikan harga komoditas global, dikatakannya telah menjadi pedang bermata dua bagi pemerintah. Di satu sisi kondisi itu menguntungkan penerimaan negara, di sisi lain masyarakat bisa terimbas kenaikan harga barang-barang konsumsi harian.
Dia mengakui saat ini kenaikan harga komoditas global telah memberikan penerimaan besar kepada negara lewat perdagangan berbagai komoditas andalan Indonesia.
“Entah itu dari komoditas minyak, gas, batu bara, nikel ataupun CPO. Itu memberikan daya tambah dari sisi penerimaan negara,” ungkap Sri Mulyani.
Namun, di sisi lain masyarakat juga akan merasakan rambatan dari inflasi global. Menurutnya perlu diputuskan langkah-langkah kebijakan dalam merespons hal tersebut.
Sri Mulyani mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar Kementerian Keuangan dapat mengalokasikan kelebihan penerimaan yang didapatkan negara untuk mendukung kebutuhan masyarakat.
“Dari sisi APBN, kita akan dukung langkah-langkah mengamankan masyarakat kita, utamanya yang mengalami tekanan dari dampak global yang memang dirasakan seluruh dunia,” papar Sri Mulyani.
Secara lengkap, dia mengatakan, Presiden ingin menjaga daya beli masyarakat, menjaga momentum keuntungan ekonomi, dan juga menjaga kesehatan APBN.
“Pak Presiden minta kita lihat detil harga pangan dan energi kemudian mencari pilihan kebijakan yang kita ambil untuk bisa di satu sisi menjaga daya beli masyarakat, menjaga momentum ekonomi, dan juga menjaga kesehatan APBN,” tambah Sri Mulyani. (an/bkc)
