Jakarta, BusamID – Dana alokasi khusus (DAK) fisik bidang pendidikan tahun anggaran (TA) 2023 untuk provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) diusulkan sebesar Rp 2,9 triliun. Sementara, data yang tercatat dalam RKA TA 2021 – 2022 bidang pendidikan untuk Kaltim sebesar Rp 360 miliar.
Sayangnya dari angka tersebut, berdasarkan nilai kontrak DAK fisik tahun 2021 yang sudah direkam di aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan anggaran negara (OM SPAN/aplikasi online monitoring SPAN) presentasenya masih mencapai 30 persen, atau yang masuk kontrak nilainya baru mencapai Rp 110 miliar.
Hal itu disampaikan Kepala Kelompok Kerja (Kapokja) Perencanaan/Kasub, Inu Kertapati, Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek RI) kepada Ketua dan anggota Komisi IV DPRD Kaltim saat melakukan kunjungan kerja ke Kemendikbudristek, Rabu (22/6/2022) di Gedung C, lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.
Dituturkan Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fahlevi usai memimpin rombongan Komisi IV DPRD Kaltim, penyampaian penyerapan alokasi DAK fisik bidang pendidikan dari Kementrian yang masih relatif rendah menjadi catatan tersendiri.
“Kami dari Dewan diminta untuk terus mendorong penyaluran alokasi DAK fisik di bidang pendidikan mengingat untuk tahun anggaran 2022 ini baru tiga puluh persen nilai kontrak yang masuk,’” terang Reza, kepada Busam.ID, Rabu (22/6/2022), di Jakarta.
Lebih jauh ia menjelaskan, dari informasi Kemendikbudristek, untuk TA 2022, DAK Fisik pendidikan yang terserap kontraknya masih sangat rendah. Sementara jika sampai 21 Juli 2022 nanti tidak juga terealisasi kontraknya, maka anggaran sebesar Rp 250 miliar akan dikembalikan ke pusat.
“Kalau sampai silfa kan sayang sekali, kita akan segera koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur untuk membahas hal ini, ada kendala dimana, jadi harus ada langkah percepatan untuk penyerapan DAK fisik ini,” lanjutnya.
Kunjungan Komisi IV ke Kemendikbudristek diikuti Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati, Sekretaris Komisi IV, Eddy Sunardi Darmawan dan anggota Komisi IV Abdul Kadir Tappa.
“Rendahnya serapan DAK fisik bidang pendidikan ini tentu berbanding terbalik dengan fakta yang ada bahwa masih banyak kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kaltim. Kita bersyukur pemerintah pusat mengalokasikan Dak fisik untuk Kaltim lumayan besar tahun 2023 ini, namun harus dimaksimalkan pemanfaatannya,” sambung Puji Setyowati.
Berdasarkan surat edaran Kemendikbudristek Nomor 13285/A.A1/PR/2021 perihal pemutakhiran Dapodik tahun 2021 dalam rangka perencanaan DAK fisik pendidikan. Dalam rangka perencanaan DAK fisik pendidikan tahun 2022, Kemendikbudristek menggunakan aplikasi Dapodik sebagai instrumen verifikasi data dalam proses pengajuan DAK fisik bidang pendidikan. (TW)
Editor: Redaksi BusamID
