Balikpapan, busam.id – Pejabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik menyebutkan bahwa IKN adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah timur yang selama ini tertinggal.
Hal tersebut disampaikan Akmal Malik, pada saat membuka Seminar Nasional dengan tema “Strategi dan Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terkait Peran Serta Pelaku Usaha Konstruksi di Provinsi Kalimantan Timur” yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Grand Senyiur Balikpapan pada Kamis, (26/10/23).
Lebih jauh dalam sambutannya, Akmal menyatakan bahwa seminar ini merupakan langkah penting dalam memahami dan mempersiapkan perubahan besar di Provinsi Kalimantan Timur, terutama seiring dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kaltim.
“Saya bersyukur, karena forum ini memungkinkan asosiasi profesi dan pelaku usaha jasa konstruksi, serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Balikpapan, untuk berkontribusi dalam merumuskan pemikiran yang konstruktif bagi Kaltim dan IKN,” jelasnya.
Ia juga menekankan kontribusi penting yang telah diberikan oleh Kaltim kepada IKN, terutama dalam konteks peran wilayah. Kaltim katanya, secara tegas mendukung program IKN, menganggapnya sebagai berkah bagi wilayah tersebut dan potensi pemicu pembangunan di Indonesia, terutama wilayah timur yang selama ini masih terfokus pada wilayah Jawa,” tambahnya.
Namun, ia menekankan pentingnya peran pelaku usaha jasa konstruksi tidak hanya dalam pembangunan IKN dengan luas 256 ribu hektare, tetapi juga dalam daerah penyangga, yaitu kabupaten dan kota di wilayah Kaltim seluas 12,7 juta hektar.
Akmal juga meminta agar dukungan yang diberikan oleh Kaltim harus bersifat profesional dan seimbang antara IKN dan daerah penyangga.
Sehingga tidak terjadi disparitas yang tinggi antara kedua wilayah tersebut katanya sambil memberiakan contoh dari pengalaman Jakarta dan wilayah sekitarnya sebagai pelajaran yang bisa diaplikasikan.
“Pembangunan IKN tetap menjadi komitmen nasional, namun perhatian juga harus diberikan pada daerah-daerah penyangga, terutama dalam hal konektivitas dan konstruksi untuk pelayanan publik, untuk mencegah munculnya persoalan sosial di masyarakat sekitar IKN,” jelasnya.
Selain membuka kegiatan seminar, Pj. Gubernur Juga turut menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara DPD ATAKI Kaltim dengan Institut Teknologi Kalimantan (ITK), Politeknik Negeri Balikpapan, dan Universitas Balikpapan (Uniba), yang merupakan langkah positif dalam mendukung pembangunan IKN dan pembinaan sumber daya manusia terkait. (ADV/RY/DISKOMINFOKALTIM)
Editor: Tri W
