Samarinda, Busam.ID – Pemerintah pusat resmi melarang pengangkatan dan penugasan guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer baru di sekolah negeri. Berdasarkan UU No 20 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 10 Tahun 2026, seluruh tenaga pengajar di sekolah negeri wajib berstatus ASN, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), mulai 1 Januari 2027.
Di Samarinda, kebijakan itu memunculkan persoalan tersendiri. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Ibnu Araby, mengakui kota ini masih kekurangan guru. “Kalau dihitung sampai bulan Desember 2026, kurangnya sekitar 765 orang guru.
Tapi ini kan masih tertutupi dengan kondisi yang ada, apakah itu dari guru honor segala macam, guru PPPK,” ungkapnya, Selasa (5/5/2026).
Ibnu mengatakan kekurangan paling mendesak terjadi pada guru kelas di jenjang Sekolah Dasar (SD), bukan guru mata pelajaran.
“Guru kelas ini kan dia harus standby di kelasnya itu setengah hari, 7 sampai 8 jam pelajaran. Kalau guru kelasnya itu enggak ada, berarti murid itu tidak ada gurunya di ruang kelas itu,” katanya.
Menurutnya, Disdikbud menghadapi dilema antara kebutuhan di lapangan dan regulasi yang berlaku. “Di satu sisi mengatakan bahwa tidak boleh daerah mengangkat, tapi di satu sisi itu wajib dilaksanakan,” ucapnya.
Ia menyebut untuk sementara, Disdikbud tengah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi sambil menunggu solusi jangka panjang. “Maunya kami jumlah guru itu terpenuhi. Tapi ini terkait lagi anggaran, regulasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB),” tutupnya. (uca)
Editor: M Khaidir
