Sangatta, Busam.ID -Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kutai Timur, Kalimantan Timur, menghadapi tantangan dalam memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk-produknya. Tantangan utama adalah sertifikasi halal dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kutai Timur, Akhmad Asari, mengungkapkan bahwa biaya sertifikasi halal yang mencapai Rp10 juta per produk menjadi kendala utama bagi UMKM. Sementara itu, permintaan ekspor terus bertambah, termasuk permintaan dari negara-negara Timor Tengah terkait produk ikan asin haruan dan biawan.
“Kita belajar dari luar untuk mengadopsi kebiasaan baik dan menerapkannya di daerah kita sendiri. Ini terkait dengan pendanaan yang seringkali tidak bergulir dengan baik di beberapa tempat,” ungkap Asari.
Selain sertifikasi halal, Asari juga menyoroti kendala lain terkait bantuan melalui koperasi, di mana pelaku UMKM seringkali tidak memiliki akte notaris.
“Kita perlu merespon perkembangan ini dengan cepat. Koperasi modern akan memberikan kemudahan akses dan efisiensi dalam pengelolaan usaha,” tegasnya.
Saat ini, jumlah UMKM di Kutai Timur baru terdata sekitar 500 lebih. Mereka mendapatkan dukungan permodalan dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang menawarkan bunga lebih terjangkau.
Asari menegaskan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kutai Timur tetap berkomitmen untuk berperan aktif dalam mengembangkan UMKM di Kutim demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Biaya sertifikasi halal yang mencapai Rp10 juta per produk menjadi tantangan utama bagi UMKM di Kutai Timur. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah untuk mencari solusi yang tepat.
Salah satu solusi yang bisa dipertimbangkan adalah dengan memberikan subsidi kepada UMKM untuk biaya sertifikasi halal. Hal ini akan membantu UMKM untuk memenuhi persyaratan SNI dan meningkatkan daya saing produknya di pasar global.
Selain itu, pemerintah juga bisa bekerja sama dengan lembaga sertifikasi halal untuk memberikan keringanan biaya bagi UMKM. Misalnya, dengan memberikan diskon atau potongan harga khusus untuk UMKM.
Dengan adanya solusi yang tepat, maka tantangan sertifikasi halal bagi UMKM bisa teratasi. Hal ini akan mendorong pertumbuhan UMKM di Kutim dan meningkatkan perekonomian daerah. (Nan/AdvKutim)
Editor : A Risa
