Bontang, Busam.ID – Wakil Wali Kota (Wawali) Bontang Agus Haris berkomitmen untuk melakukan sinkronisasi dan pemutakhiran data kemiskinan, untuk mencapai Zero Kemiskinan pada 2029. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan dan Validasi Data Kemiskinan, Jumat (8/8/2025) di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor BPKAD Kota Bontang.
Turut hadir dalam Rakor, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Pit Kepala Bapperida, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, serta Camat dan Lurah di Kota Bontang.
Rakor menjadi kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, terkait sinkronisasi dan pemutakhiran data kemiskinan, sebagai bagian dari visi besar Kota Bontang menuju Zero Kemiskinan 2029, termasuk mengeliminasi kemiskinan ekstrem atau Desil 1.
“Kami apresiasi tim pendataan dari tingkat RT hingga kelurahan, yang telah bekerja untuk mengumpulkan data. Dan saat ini, seluruh data sudah berada di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang,” ujarnya.
Berdasarkan data yang ada, menunjukkan bahwa Desil 1, kategori fakir miskin ekstrem sudah tidak ada lagi di Bontang. Ia memastikan akan melalui verifikasi lapangan, guna menuju Bontang Zero Kemiskinan 2029.
“Verifikasi akan dilaksanakan mulai 31 Agustus 2025, dengan agenda pencabutan stiker rumah miskin yang tidak sesuai,” sebutnya.
Agus juga menegaskan pentingnya kolaborasi dengan BPS, untuk merumuskan strategi pengendalian kemiskinan sesuai arahan pemerintah pusat. Sebab, pengendalian data kemiskinan dilakukan satu pintu melalui Kementerian Sosial (Kemensos).
Verifikasi tersebut akan dilaksanakan mulai 31 Agustus 2025, dengan agenda pencabutan stiker rumah miskin yang tidak sesuai. Kegiatan ini akan melibatkan unsur aparat kelurahan, TNi, Karang Taruna, dan mahasiswa.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang, Toetoek Pribadi Ekowati menjelaskan, pendataan lapangan telah dilakukan 2 kali. Adapun hasil sementara, pihaknya tidak menemukan lagi warga kategori Desil 1, bahkan kemungkinan Desil 2 pun sudah tidak ada.
Namun, karena standar desil ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan tidak dapat dihapus sepihak, maka perlu pembahasan bersama BPS untuk validasi.
Kepala BPS Kota Bontang Widiyantono memaparkan, Desil ditentukan berdasarkan data tunggal ekonomi (detisime), yang terdiri dari 39 variabel seperti kondisi rumah, aset, dan faktor individu rumah tangga.
Data itu terbagi dalam 10 Desil dan hanya Kemensos yang memiliki akses penuh terhadap sistem detisime tersebut. Dari 27.000 kepala keluarga yang tercatat dalam data awal dari Kemensos, telah dilakukan verifikasi awal menjadi 24.000 kepala keluarga.
“Data ini akan diverifikasi ulang oleh tim lapangan khusus yang ditugaskan oleh Pemkot, dan akan disandingkan kembali dengan data dari kami,” jelasnya.
Adapun jadwal finalisasi dan verifikasi data ditargetkan rampung pada 15 Agustus 2025 mendatang, dengan estimasi waktu verifikasi lapangan selama 10 hari setelah data final diterima dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang.
Verifikasi ulang akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk perbaikan nama, nomor induk kependudukan, dan alamat. Nantinya, hasil akhir akan dilaporkan kepada Wali Kota, lalu dibahas kembali bersama BPS.
“Setelah selesai, diakhir akan dikirim ke Kementerian Sosial sebagai data resmi,” tandasnya. (ns/adv/diskominfobontang)
Editor: M Khaidir
