Samarinda, Busam.ID – Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda memastikan pengetatan skema baru distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Bio Solar yang tengah dimatangkan guna mengurai antrean panjang yang kerap memicu kemacetan dan kecelakaan tidak akan memicu inflasi di Kota Tepian.
Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu, menjelaskan skema baru tersebut telah dikaji bersama Bagian Ekonomi Sekretariat Kota serta dikoordinasikan dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pertamina Patra Niaga. Bahkan, pihaknya turut meminta pandangan Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia (ALFI).
“Mereka (ALFI) menyatakan sekarang lebih dominan menggunakan BBM non-subsidi karena panjangnya antrian padahal mereka yang layak mendapatkan. Jadi selama ini walau mereka pakai non-subsidi tapi inflasi tetap terkendali,” ujarnya, Jumat (13/2/2026).
Manalu menyebut, skema baru distribusi Bio Solar mewajibkan pengambilan nomor antrean H-1 di Unit Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Samarinda, dengan verifikasi STNK aktif, KIR, dan fuel card. Langkah ini ditujukan untuk menyaring kendaraan over dimension over loading (ODOL) serta memastikan subsidi tepat sasaran.
Dishub juga menyiapkan integrasi sistem pembayaran melalui MyPertamina untuk melacak pola pengisian dan mencegah penimbunan. “Ini justru untuk mengendalikan BBM subsidi agar tepat sasaran. Jadi inflasi tetap aman,” tuturnya.
Terkait waktu pelaksanaan, Pemkot Samarinda menargetkan aturan ini mulai berjalan bulan April atau selambat-lambatnya Mei 2024. “semakin cepat ini berjalan, maka pengendalian BBM subsidi akan semakin bagus,” pungkasnya. (uca)
Editor: M Khaidir
