Samarinda, Busam.ID – Persoalan ganti rugi kerusakan rumah warga akibat proyek pembangunan Terowongan Samarinda belum juga tuntas. Dari 10 rumah yang terdampak getaran uji beban Oktober 2025 lalu di Jalan Kakap, hingga kini masih ada Nurhayati yang menolak kompensasi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Ia menilai nilai kompensasi Rp9 juta yang ditawarkan tidak sebanding dengan kerusakan rumahnya. “Rumah saya rusak parah, kalau cuma dikasih segitu ya enggak cukuplah. Dikasih 9 juta itu berarti saya disuruh nombok,” ucapnya, Kamis (12/3/2026).
Nurhayati menjelaskan kerusakan terjadi di sejumlah bagian rumah, mulai dari dinding yang retak hingga lantai keramik yang terbelah. Bahkan lantai musala kecil yang berada di lantai atas rumahnya juga ikut terdampak.
Ia juga mengaku sebelumnya telah mengeluarkan biaya pribadi sekitar Rp12 juta pada awal 2025 untuk memperbaiki atap rumah yang bocor dan melakukan pengecatan. Namun setelah uji beban proyek terowongan dilakukan, kerusakan baru kembali muncul.
“Dulu saat pembangunan RSJ itu kaca jendela pecah, tembok depan juga runtuh. Mereka mau tanggung jawab. Nominalnya kalau tidak salah Rp20 juta, itu tahun 2013,” kenangnya.
Jika nilai kompensasi tidak berubah, Nurhayati meminta pemerintah memperbaiki langsung kerusakan rumahnya.
Terpisah, Lurah Sungai Dama, Saharudin, mengatakan besaran nilai yang ditawarkan sudah melalui analisa teknis dari Dinas PUPR. “Dari pemerintah sudah menyiapkan dan sudah dianalisa oleh Dinas PUPR,” ujarnya.
Ia menambahkan pihak kelurahan terus melakukan komunikasi dengan warga agar persoalan tersebut bisa diselesaikan. “Tahun ini saya ada datang ke sana dan katanya habis lebaran (mau menerima). Kalau saat ini mungkin beliau masih sedang berupaya,” pungkasnya. (uca)
Editor: M Khaidir
