Samarinda, Busam.ID– Ketua DPW PKB Kalimantan Timur (Kaltim) Syafruddin menyatakan sikap tegasnya dalam pembahasan APBD Kaltim 2027. Dirinya telah menginstruksikan seluruh kader PKB di DPRD Kaltim untuk memastikan arah kebijakan anggaran berpihak kepada masyarakat. Dan jika tidak berpihak, maka PKB Kaltim akan menolaknya.
Menurut Udin -sapaan akrabnya-, pihaknya tidak akan ragu menghentikan pembahasan apabila substansi APBD dinilai tidak mengakomodasi kepentingan rakyat, khususnya terkait alokasi bantuan keuangan (Bankeu) bagi Kabupaten dan Kota.
“Pembahasan APBD 2027 harus benar-benar berpihak kepada rakyat. Kalau tidak, jangan dilanjutkan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, salah satu poin krusial yang menjadi perhatian adalah skema Bankeu Provinsi ke daerah.
“Kalau hak kabupaten/kota melalui Bankeu itu tidak diperhatikan, kami sudah sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini proses pembahasan APBD masih berada pada tahap awal dan belum menunjukkan titik temu. Bahkan, pembahasan masih berkutat pada kamus usulan yang belum rampung.
“Sekarang ini masih deadlock. Baru tahap kamus usulan saja belum selesai, jadi masih panjang prosesnya,” katanya.
Meski demikian, ia memastikan sikap PKB tidak akan berubah ketika memasuki pembahasan inti atau batang tubuh APBD. Jika kebijakan yang disusun tidak berpihak kepada masyarakat, Fraksi PKB siap mengambil langkah politik, termasuk walk out.
“Intinya, kami akan melawan kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti isu yang berkembang terkait rencana penghapusan skema Bankeu tersebut.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi merugikan daerah dan masyarakat. “Saya dengar ada rencana dihapus. Ini jelas kebijakan yang menurut kami tidak berpihak kepada rakyat,” pungkasnya. (adit)
Editor: M Khaidi
