Samarinda, Busam.ID – Pengamat Hukum Ahli Tata Negara, Herdiansyah Hamzah mengungkapkan, pernyataan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud keliru terkait hak prerogatif yang disebutnya dalam menunjuk adik kandungnya Hijrah Mas’ud masuk ke dalam Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP).
Castro -sapaan akrabnya- menyebut, Gubernur yang biasa disapa Harum tersebut harusnya banyak belajar dan membaca agar lebih mengetahui apa saja otoritas seorang Kepala Daerah yang tidak bisa dibandingkan dengan preoregatif yang dimiliki Presiden.
“Kalau Presiden memang memiliki hak prerogatif, karena memang diberikan mandat secara langsung oleh konstitusi. Ia mengangkat Menteri misalnya, Kapolri, ataupun Panglima TNI dengan persetujuan DPR, begitu juga dengan pemberian amnesti dan abolisi berdasar persetujuan DPR, itu dibunyikan langsung atau perintah langsung konstitusi. Pertanyaannya, apa hak prerogatif nya Gubernur? kan tidak ada,” ucap Castro kepada Busam.ID, Jumat (24/4/2026) malam.
Castro melanjutkan, jikalau Presiden memang memiliki hak prerogatif, oleh sebab itu ia menyebut pernyataan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud adalah keliru atau tidak pada tempatnya.
“Jadi, pak Rudy mesti paham betul bahwa dia (Rudy.red) seolah-olah mencari legitimasi ketika keputusannya memasukan adiknya (Hijrah Mas’ud.red) itu bukan berdasarkan kompetensi tapi berdasarkan kedekatan keluarga (nepotisme, Red) itu,” sampainya.
Selain itu, Castro menyebut, misal Harum mencontohkan Prabowo dengan Hashim, dirinya juga mengaku tidak setuju dengan posisi politik Prabowo terhadap Hashim, di mana dalam kacamata etika penyelenggaraan pemerintahan itu sarat dengan nepotisme.
“Hanya saja, jika misal itu memang salah atau keliru, kenapa Rudy mencontoh itu? Ya kan dia diberi nalar untuk berpikir mana yang boleh, mana yang tidak. Mana yang etik, mana yang tidak. Kalau tidak etis, kenapa dicontoh, itu kelirunya,” jelasnya.
“Saya kira tidak boleh berapologi, bahwa kemudian ada keputusan politik yang diambil dengan pendekatan nepotisme. Kan itu yang dikritik oleh publik. Alih-alih berapologi atau membela diri, seharusnya Rudy itu terbuka dengan kritik, mengevaluasi keputusan-keputusannya yang syarat dengan nepotisme tersebut,”sambungnya.
Seperti diketahui, sebelumnya Harum menyamakan hal tersebut dengan Hashim Djojohadikusumo yang merupakan adik kandung dari Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Sama juga pak Hashim juga kan begitu, apa bedanya pak Hashim dengan bapak Presiden, kan dia percayakan. Itu memang hak prerogatif. Kecuali, ibu Hijrah tiba-tiba jadi ASN, dilantik menjadi Kepala Dinas, loh ini ga melalui proses, nah itu salah,” papar orang nomor satu di Bumi Etam tersebut. (adit)
Editor: M Khaidir
