Samarinda, Busam.ID – Terbatasnya sumber daya manusia (SDM), sarana pengobatan, hingga jangkauan deteksi dini (screening) disebut menjadi kendala utama dalam penanganan kasus Tuberkulosis (TBC) dan HIV/AIDS di Kota Samarinda.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti menegaskan, persoalan utama di lapangan bukan sekadar kekurangan tenaga medis, melainkan ketiadaan regulasi yang mengikat secara kuat.
Payung hukum tersebut dinilai krusial agar target eliminasi TBC dan HIV pada tahun 2030 tidak meleset. “Kami merancang peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan TB dan HIV itu di Kota Samarinda karena peningkatan kasus-kasus itu tinggi,” jelas Puji, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, penanganan di lapangan kian kompleks karena status Samarinda sebagai kota terbuka dengan populasi mendekati satu juta jiwa. Faktor mobilitas warga dari daerah perbatasan, seperti Kutai Kartanegara, ikut menambah tekanan fasilitas kesehatan di Samarinda.
Selain TBC dan HIV, Puji memaparkan adanya indikasi lonjakan kasus Infeksi Menular Seksual (IMS) di tingkat puskesmas yang juga harus diakomodasi penanganannya dalam Raperda baru tersebut.
Terkait kendala aturan yang melarang pengangkatan tenaga honorer baru untuk memperkuat faskes, Pansus IV menyarankan optimalisasi status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di rumah sakit dan puskesmas agar pengelolaan tenaga medis lebih fleksibel.
Puji menyebut Pansus IV juga menjadwalkan koordinasi lanjutan dengan lintas instansi seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, hingga sejumlah Non-Governmental Organization (NGO) terkait guna mematangkan implementasi aturan.
“Kira-kira hambatan-hambatan ini nanti bisa tidak dikerjasamakan, karena perlu koordinasi dan kerja sama lintas sektor,” pungkasnya. (uca)
Editor: M Khaidir
