Samarinda, Busam.ID – Duka mendalam menyelimuti keluarga Mandala Risky, siswa SMK Negeri 4 Samarinda yang meninggal dunia setelah mengalami sakit pada kakinya. Di balik kepergian remaja tersebut, muncul polemik terkait proses pemakaman yang diwarnai kendala komunikasi antara pihak keluarga dan Ketua RT setempat.
Ratnasari, ibu almarhum, mengaku sempat kebingungan saat harus mengurus pemakaman anaknya di tengah keterbatasan ekonomi. Ia menceritakan, setelah memastikan anaknya meninggal dunia sekitar pukul 01.00 Wita, dirinya langsung mendatangi Ketua RT untuk meminta bantuan, khususnya terkait ambulans.
Namun, menurut Ratnasari, ia mendapat penjelasan seluruh kebutuhan, termasuk ambulans, memerlukan biaya. Ia juga mengaku sempat disarankan mencari bantuan sendiri karena belum terdaftar sebagai warga tetap di lingkungan tersebut.
“Saya sudah minta tolong, tapi disampaikan semuanya perlu biaya. Saya disuruh cari relawan sendiri,” ungkapnya, Sabtu (2/5/2026).
Tak menyerah, Ratnasari berusaha mencari bantuan ke berbagai tempat, termasuk masjid, namun tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya, pihak keluarga menghubungi guru almarhum yang kemudian membantu proses pengurusan jenazah, mulai dari pemandian hingga pemakaman.
Di sisi lain, Ketua RT 13 Kelurahan Sungai Pinang Luar, Ardiansah, memberikan penjelasan berbeda. Ia menyebut keluarga almarhum memang tergolong pendatang baru dan belum terdata dalam sistem administrasi warga, sehingga tidak bisa langsung menggunakan fasilitas lingkungan.
Menurutnya, saat laporan diterima dini hari, dirinya tetap merespons dan memberikan saran agar pihak keluarga menghubungi sekolah karena status almarhum masih sebagai pelajar.
“Kami bukan menolak, tapi di lingkungan kami semua ada mekanismenya. Ambulans pun harus meminjam dari luar dan biasanya ada biaya operasional,” jelasnya.
Ardiansah juga menegaskan dirinya tetap membantu sebisa mungkin, termasuk menyediakan kursi dan perlengkapan awal, serta berkoordinasi setelah pihak sekolah turun tangan.
Perbedaan penjelasan ini menyoroti persoalan klasik di lingkungan perkotaan, yakni keterbatasan akses layanan bagi warga pendatang yang belum terdata secara administratif. Di sisi lain, kondisi ekonomi keluarga yang serba terbatas membuat proses penanganan darurat menjadi semakin sulit.
Kasus ini pun memantik perhatian publik, terutama terkait pentingnya sistem pendataan warga yang lebih responsif, serta akses bantuan sosial yang merata, agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. (zul)
Editor: M Khaidir
