Samarinda, Busam.ID — Di tengah prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan calon asisten tenaga kesehatan dari SMK Kesehatan di Samarinda, muncul persoalan yang tak kalah penting, sempitnya ketersediaan lapangan kerja bagi lulusan yang setiap tahun terus bertambah.
Kepala Bidang SMK Disdikbud Kaltim, Surasa, menyebutkan saat ini terdapat sekitar 28 SMK bidang kesehatan di Kaltim, dengan beragam jurusan seperti asisten keperawatan, kefarmasian, teknologi medik hingga kesehatan gigi. Setiap tahunnya, sekolah-sekolah ini meluluskan ratusan tenaga siap kerja yang telah dibekali sertifikasi kompetensi.
Namun, kesiapan lulusan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan ruang kerja di sektor kesehatan.
“Ruang untuk calon asisten tenaga kesehatan itu memang belum terbuka banyak. Ini yang menjadi perhatian kita bersama,” ujar Surasa, Rabu (6/5/2026).
Secara fasilitas, Kaltim sebenarnya memiliki jaringan layanan kesehatan yang cukup luas, mulai dari puskesmas hingga fasilitas kesehatan lainnya yang tersebar di berbagai daerah. Namun, tidak semua fasilitas tersebut membuka formasi tenaga baru secara rutin.
Di sisi lain, latar belakang lulusan juga menjadi faktor penting. Sebagian besar siswa SMK kesehatan berasal dari kabupaten/kota, dengan harapan dapat kembali dan bekerja di daerah asal. Sayangnya, peluang kerja di daerah tersebut belum tentu tersedia.
“Kalau ada lowongan di kabupaten lain, belum tentu mereka ambil. Faktor jarak dan preferensi juga berpengaruh terhadap pilihan mereka,” jelasnya.
Surasa menegaskan, persoalan rendahnya serapan tenaga kerja lulusan SMK tidak bisa disederhanakan hanya pada aspek kompetensi. Ia menilai, lulusan SMK di Kaltim justru telah menunjukkan kualitas yang baik, terbukti dengan capaian indeks kebekerjaan yang mencapai sekitar 89,6 persen pada 2025 dan masuk dalam 10 besar nasional.
Namun, angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil. Secara nasional, lulusan SMK masih menjadi salah satu penyumbang angka pengangguran yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan adanya faktor lain yang turut memengaruhi, mulai dari keterbatasan lowongan kerja hingga preferensi individu lulusan.
“Karakteristik pengangguran lulusan SMK itu bukan hanya karena belum kompeten, tetapi juga karena variabel lain seperti ketersediaan formasi dan pilihan kerja,” tegasnya.
Ia pun menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam menjawab persoalan ini. Pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri, hingga organisasi seperti Kadin diharapkan dapat berperan aktif membuka peluang kerja yang lebih luas dan linier dengan kompetensi lulusan SMK.
Di tengah kebijakan pemerintah yang mendorong pendidikan gratis dan membuka akses ke jenjang lebih tinggi, pilihan untuk langsung bekerja tetap menjadi kebutuhan bagi banyak lulusan. Sayangnya, tanpa ketersediaan lapangan kerja yang memadai, lulusan siap kerja pun berisiko tidak terserap secara optimal.
Momentum pelantikan ini pun menjadi pengingat, bahwa tantangan pendidikan vokasi tidak berhenti pada mencetak lulusan kompeten, tetapi bagaimana memastikan mereka memiliki tempat di dunia kerja. (zul)
Editor: M Khaidir
