Samarinda, Busam.ID— Pemprov Kaltim mencatatkan capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian ini sekaligus menandai keberhasilan Pemprov Kaltim mempertahankan predikat WTP untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2012.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kaltim yang digelar di Gedung Utama DPRD Kaltim, Senin (25/5/2026), dengan agenda penyerahan hasil pemeriksaan atas LKPD Pemprov Kaltim Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, dan turut dihadiri unsur pimpinan serta anggota DPRD Kaltim, Forkopimda, perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim, akademisi, BUMN/BUMD, hingga insan pers.
Mewakili Gubernur Kaltim, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltim Sri Wahyuni menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah atas kerja keras dan komitmen dalam menjaga kualitas laporan keuangan daerah.
“Ini merupakan pencapaian monumental, di mana Kalimantan Timur berhasil mempertahankan Opini WTP untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut,” ujar Sri.
Ia menegaskan, capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang melibatkan seluruh perangkat pemerintah.
Sri juga menilai bahwa keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Pemprov Kaltim, DPRD, instansi vertikal, serta dukungan berbagai elemen masyarakat.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Opini WTP bukan tujuan akhir, tetapi menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Yang terpenting adalah bagaimana pengelolaan keuangan ini benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (adit)
Editor: M Khaidir
