Samarinda, Busam.ID – KPK Membidik PPU, daerah yang sebagian lahannya akan dijadikan lokasi IKN. Bupati PPU Rabu (12/01/22) menangkap Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud di Jakarta. Saat ini Gafur masih diperiksa intensif di Gedung Merah Putih KPK Jl Kuningan Persada Kavling 4 Jakarta Selatan.
“Yang bersangkutan (Abdul Gafur Mas’ud) ditangkap di Jakarta,” terang Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (13/1/2022).
Menyusul penangkapan pimpinannya, KPK segera melakukan pengamanan terhadap 10 staf PPU di daerah. Penangkapan Gafur dan kesepuluh staf PPU dilakukan Tim Kedeputian Bidang Penindakan KPK. Kesepuluh pihak yang ditangkap dalam OTT ini masih berstatus sebagai terperiksa. KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak tersebut.
Dari informasi yang dihimpun media, Gafur terjaring OTT KPK karena dugaan grativikasi pembangunan Rumah Dinas Bupati PPU senilai Rp 34 M. Rumah Dinas Bupati PPU yang pengusulannnya sejak periode sebelum Gafur, baru dilaksanakan pembangunan pada 2020 di masa kepemimpinan Gafur.
KPK mulai menarget Gafur, berdasarkan informasi dari sejumlah pihak, yang menilai di Kabupaten PPU kurang transparansi dalam penganggaran daerahnya. Apalagi setelah Gafur enggan meneruskan pengurusan proyek Corona.
Atas informasi yang disampaikan masyarakat itu, Ketua KPK Firli Bahuri Kamis (13/01/22) menyampaikan terimakasih. Firli mengaku, tanpa dukungan masyarakat, sulit bagi RI bebas dari praktik korupsi.
“Kami bekerja melakukan tindakan untuk pembebasan negeri ini dari segala praktik korupsi. KPK akan terus bekerja sampai Indonesia bebas dan bersih dari korupsi. Tapi KPK sangat menyadari tidak bisa sendiri dalam pemberantasan praktik korupsi ini. Perlu kerja dan andil seluruh rakyat Indonesia serta segenap kamar kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif dan partai politik beserta segenap anak bangsa. Mari kita wujudkan Indonesia yang terbebas dan bersih dari korupsi,” papar Firli. (sumber istimewa/an)
