Samarinda, Busam.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur masih menunggu keputusan resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) soal potensi pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga Rp5 triliun pada APBD 2026.
Sekda Kaltim, Sri Wahyuni, menyebut kepastian itu akan jadi dasar simulasi ulang belanja daerah. “Nanti kan kita simulasikan lagi dengan belanja wajib, belanja mengikat, belanja mandatori, maupun belanja prioritas daerah,” jelas Sri, Kamis (4/9/2025) malam.
Meski demikian, Pemprov Kaltim bersama DPRD Kaltim tetap melanjutkan rapat intensif membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025. Rapat tiga hari itu digelar untuk memperdalam rencana belanja serta memastikan program prioritas sesuai kebutuhan daerah.
Sri menegaskan struktur belanja daerah sudah difilter berdasarkan kategori. “Kalau ada pengurangan, mungkin volumenya yang berkurang atau ada kegiatan yang ditunda. Program tetap ada, tapi teknisnya nanti disesuaikan,” terangnya.
Ia berharap pemangkasan DBH tidak mengganggu program prioritas. “Mudah-mudahan tidak. Nanti kita lihat setelah KMK keluar,” pungkasnya. (uca/adv/diskominfokaltim)
Editor: M Khaidir
