Balikpapan, Busam.ID — Sengketa yang melibatkan yayasan pengelola Panti Asuhan PJHI berdampak pada penghentian bantuan sosial (Bansos) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan. Panti yang berlokasi di Balikpapan Timur itu kini tidak lagi menerima bantuan karena persoalan izin yang belum terselesaikan.
Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan, Edy Gunawan, mengatakan pihak yayasan tidak memperbarui izin Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) setelah muncul sengketa tersebut.
“Sejak muncul kasus itu, yayasan tidak mendaftarkan kembali izin panti. Sementara izin lama sudah habis, sehingga bantuan tidak bisa kami salurkan,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).
Menurut Edy, secara umum operasional panti sebelumnya tidak bermasalah. Namun, konflik internal yayasan berdampak pada kelengkapan administrasi yang menjadi syarat utama penerimaan bantuan sosial.
Panti PJHI sebelumnya tercatat sebagai salah satu dari 37 LKSA di Balikpapan yang menerima bantuan. Bantuan sempat disalurkan sebanyak dua kali, sebelum akhirnya dihentikan pada 2025.
Selain persoalan izin, Dinas Sosial juga menemukan adanya ketidaksesuaian data jumlah anak yang dilaporkan dengan kondisi di lapangan saat proses verifikasi.
“Data yang tidak sesuai juga menjadi pertimbangan. Karena itu, kami lakukan pengecekan langsung, dan jika ditemukan ketidaksesuaian, bantuan langsung dihentikan,” tegasnya.
Pemkot Balikpapan menegaskan penyaluran bantuan sosial hanya diberikan kepada lembaga yang memenuhi ketentuan administrasi dan memiliki legalitas yang jelas, terutama di tengah persoalan sengketa yang masih berlangsung. (Muhammad M)
Editor: M Khaidir
