Samarinda, Busam.ID – Antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemprov Kaltim menilai kondisi tersebut berkaitan dengan pasokan BBM yang disebut mengalami pengurangan kuota.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengatakan, pemerintah daerah sebelumnya telah menetapkan kuota BBM untuk kebutuhan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, pasokan yang diterima justru disebut tidak sesuai dengan kuota tersebut.
“Kita sudah memberikan kuota itu kepada Pertamina. Nah, kita juga mempertanyakan kenapa kuota ini kok dikurangi begitu ya,” ujar Seno, Rabu (9/9/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut harus segera diselesaikan. Sebab, kebutuhan masyarakat terhadap BBM terus berjalan, sementara pasokan yang tersedia belum mampu mengimbangi kebutuhan di lapangan.
Seno meminta Pertamina mengembalikan penyaluran BBM sesuai kuota yang telah ditetapkan agar antrean kendaraan di SPBU tidak semakin panjang.
“Kami ingin Pertamina supaya memenuhi kuota tersebut. Karena kalau tidak, maka antrean akan terus panjang,” tegasnya.
Pemprov Kaltim saat ini terus melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak yang berkaitan dengan penyediaan dan distribusi BBM. Di antaranya Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Pertamina EP, serta Pertamina Patra Niaga.
Seno berharap persoalan kuota tersebut bisa segera mendapatkan solusi dan dikembalikan dalam waktu dekat.
“Ini komunikasi terus berjalan. Mudah-mudahan dalam waktu seminggu ini tetap bisa dikembalikan. Kalau enggak dikembalikan, maka Kalimantan Timur akan berdampak,” katanya.
Seno menyebut persoalan pasokan BBM muncul di tengah kondisi ekonomi Kaltim yang juga sedang menghadapi tekanan. Ia menyinggung penurunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang berdampak terhadap aktivitas usaha hingga lapangan pekerjaan.
“Sudah RKAB kita turun semua, masyarakat banyak pengangguran, sekarang tambah lagi kekurangan BBM. Kami mendorong Pertamina agar tidak melakukan pengurangan kuota ini,” tuturnya.
Ia menegaskan, ketersediaan BBM bukan hanya berkaitan dengan antrean di SPBU. Pasokan bahan bakar juga berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat, distribusi barang dan aktivitas perekonomian.
Karena itu, Pemprov Kaltim meminta distribusi BBM di SPBU dilakukan sesuai kuota yang telah ditetapkan.
“Yang penting adalah kuota di pompa-pompa bensin diberikan sesuai dengan yang ada,” ujarnya.
Terkait dugaan adanya mafia BBM yang disebut-sebut menjadi salah satu penyebab antrean panjang, Seno memilih tidak berspekulasi.
Ia menegaskan Pemprov Kaltim belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya praktik mafia dalam persoalan tersebut.
“Dugaan mafia? Saya tidak bisa menjelaskan dugaan mafia karena kami belum punya bukti apa pun,” katanya.
Untuk saat ini, Pemprov Kaltim memprioritaskan penyelesaian persoalan kuota dan distribusi BBM melalui koordinasi bersama BPH Migas dan pihak Pertamina.
Pemerintah berharap kuota segera dipulihkan sehingga antrean kendaraan di SPBU dapat terurai dan tidak semakin menekan aktivitas masyarakat maupun perekonomian Kaltim.(Adit)
Editor: M Khaidir
