Bontang, Busam.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang bersama DPRD membahas Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, dalam Rapat Paripurna Ke-15 Masa Sidang III, Selasa (19/8/2025), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bontang.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan, perubahan APBD 2025 tidak semata-mata soal pergeseran pos belanja, melainkan wujud tanggung jawab pemerintah untuk menyesuaikan arah pembangunan dengan kondisi riil di lapangan.
Hal itu sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta hasil evaluasi semester pertama tahun berjalan. “Perubahan ini menjadi langkah penting untuk memastikan alokasi anggaran tepat sasaran dan selaras dengan visi-misi Kepala Daerah 2025-2030,” ungkapnya.
Lebih lanjut, menurutnya langkah tersebut juga menindaklanjuti kesepakatan bersama antara Pemkot dan DPRD terkait Perubahan KUA-PPAS yang telah diteken awal Agustus lalu.
Ditambah, untuk menyesuaikan dengan APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Timur, yang menjadi dasar dan latar belakang kebijakan ini. “Efisiensi dan efektivitas tetap menjadi prinsip utama. Karena itu, fokus kami diarahkan pada enam program prioritas pembangunan, sehingga arah pembangunan Bontang dapat lebih terintegrasi,” tegasnya.
6 program strategis tersebut meliputi ;
1. Bontang Pintar, peningkatan mutu pendidikan.
2. Bontang Sehat, transformasi layanan kesehatan.
3. Menata Bontang, pembangunan dan penataan infrastruktur serta lingkungan.
4. Pelayanan Publik yang Prima – penguatan ASN tangguh, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
5. Komitmen Bontang, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian ekonomi.
6. Inovasi Bontang, pengembangan daerah riset, teknologi, dan daya sains Menutup sambutannya, Wali Kota berharap pembahasan Raperda Perubahan APBD ini dapat berjalan lancar antara DPRD dan Pemerintah Kota Bontang.
Neni berharap proses pembahasan Raperda dapat berjalan lancar dengan dukungan seluruh pihak. APBD Perubahan 2025 harus menjadi instrumen pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel,
“Apalagi ini momentum masih dalam momentum HUT ke-80 RI, di mana kebijakan ini pasti mengutamakan kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Bontang,” pungkasnya. (ns/adv/diskominfobontang)
Editor: M Khaidir
