Samarinda, Busam.ID – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah (SDAP). Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui pelatihan berskala besar yang dibuka secara resmi oleh Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, pada Senin (16/6/2025).
Bertempat di lingkungan BPSDM Kaltim, kegiatan ini mencakup lima jenis pelatihan sekaligus yang diikuti oleh 150 peserta terpilih dari berbagai SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota se-Kaltim. Masing-masing pelatihan diikuti 30 peserta dengan durasi bervariasi antara 3 hingga 5 hari, atau setara 27 hingga 51 Jam Pelajaran (JP).
Kelima pelatihan tersebut meliputi:
-
Pelatihan Bahasa Isyarat
-
Pelatihan Public Speaking & Effective Communication Skills
-
Pelatihan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab & ABK)
-
Pelatihan Investigasi dan Keselamatan Kerja bagi Pengawas Ketenagakerjaan
-
Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Keuangan bagi Arsiparis dan Pengelola Keuangan
Dalam sambutannya, Nina Dewi menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan individu aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.
“Pelatihan ini bukan hanya meningkatkan kompetensi, tapi juga bagian dari upaya membangun budaya kerja berbasis sistem merit,” ujarnya.
Ia juga menggarisbawahi urgensi dari masing-masing pelatihan. Pelatihan bahasa isyarat, misalnya, menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan publik yang inklusif dan ramah difabel. Sementara pelatihan komunikasi publik ditujukan untuk memperkuat keterampilan ASN dalam menyampaikan informasi dengan jelas, efektif, dan persuasif.
Adapun pelatihan Anjab & ABK, menurut Nina, sangat penting untuk memastikan formasi ASN sesuai kebutuhan riil organisasi. Pelatihan pengawasan ketenagakerjaan diarahkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sesuai standar. Sedangkan pelatihan arsip keuangan difokuskan pada pentingnya penataan dokumen yang tertib dan akuntabel.
“ASN wajib mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun, dan untuk PPPK maksimal 24 JP. Ini bukan kegiatan sesaat, tapi proses berkelanjutan,” tegas Nina.
Sementara itu, Kepala Bidang PKMF BPSDM Kaltim, Rina Kusharyanti, menyampaikan bahwa pelatihan ini disusun berdasarkan kebutuhan aktual SKPD dan terus dievaluasi agar hasilnya berdampak langsung pada kinerja pemerintahan.
Dengan penyelenggaraan lima pelatihan ini secara serentak, BPSDM Kaltim kembali mempertegas perannya sebagai garda depan dalam membentuk ASN yang unggul, adaptif, dan melayani.(Adit/adv/diskominfokaltim)
Editor: M Khaidir
