Balikpapan, Busam.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyorot komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dalam upaya penanganan banjir.
“Kalau bicara banjir yang cukup besar kemarin, sebenarnya ini lagu lama, yang pertama dilakukan adalah kita harus menyadari semua dan komitmen terlebih dahulu. Dan kenapa saya sampaikan komitmen, karena saya melihat kita ini masing-masing masih terpecah-belah,” kata Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan Syarifuddin Odang, Kamis (31/8/2022).
Menurutnya, sebenarnya kota Balikpapan sebenarnya sudah memiliki grand design yang sudah dirancang untuk 5 hingga 10 tahun ke depan, sehingga apabila terjadi banjir maka berarti ada yang salah.
Dalam penanganan masalah banjir ini ada beberapa Perangkat Daerah (PD) yang terlibat, salah satunya adalah perizinan, dan untuk teknisnya itu ada di beberapa PD terkait yakni dari DLH (Dinas Lingkungan Hidup), DPU (Dinas Pekerjaan Umum), Dishub (Dinas Perhubungan) dan lain-lainnya.
“Masyarakat saat ini juga sudah bergeser pemikirannya, karena mereka sudah merasa jenuh melihat persoalan banjir yang tidak kunjung selesai,” ujarnya.
Ia menerangkan, yang banyak menyumbang masalah banjir itu adalah kegiatan pengupasan lahan, yang dilakukan oleh pengembang perumahan.
Dan memang banyak ditemukan pengembang perumahan yang belum melengkapi atau belum membangun bozem untuk pengendalian banjir yang sesuai.
Kemudian ada lagi dari kegiatan-kegiatan usaha yang rata-rata drainase di depan ruko-nya itu tertutup, sekian puluh tahun tidak pernah diangkat sedimennya maka wajar timbul masalah banjir.
“Kebijakan ini bukan untuk menghalangi kegiatan investasi di masyarakat tapi lebih pada penegasan tatanan yang harus dipatuhi. Misalnya adalah untuk kegiatan lahan yang dilaksanakan untuk perumahan yang hingga saat ini banyak ditemukan itu ketika rumah dibangun tapi belum ada drainase dan apalagi bosemnya,” ungkapnya.
Sehingga seharusnya upaya penanganan banjir, Pemkot Balikpapan tidak hanya terfokus pada upaya normalisasi DAS ampal namun lebih fokus kepada bagaimana penegasan pada kegiatan usaha atau pengupasan lahan yang bisa berpotensi menimbulkan masalah banjir. (man)
Editor: Redaksi BusamID
