Samarinda, Busam.ID – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kaltim Rusman Ya’qub menggelar dialog rakyat bertema “Pengawasan Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur” bertempat di RT 14 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Jumat (31/5/2024).
Dalam kegiatan tersebut, Tri Wahyuni sebagai noderator dan Rusman Ya’qub sebagai narasumber. Dirinya pun fokus membahas perihal anggaran pendidikan, dimana ia menyebut dialog rakyat ini terbagi menjadi dua dimensi. Pertama, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap APBD yang sudah berlangsung.
“Kedua, apakah ada input-input, masukan ataupun keluhan dari masyarakat terhadap APBD yang sudah berlangsung dan nantinya akan kami sampaikan ke pemerintah daerah,” ucapnya.
Rusman melanjutkan, dialog ini lebih fokus membahas beberapa hal tertentu dibanding reses yang meliputi semua aspek. Salah satunya, seperti membahas sejauhmana efektifitas terhadap target dan sasarannya apakah sudah tepat atau belum.
“Saya juga fokus terhadap tunjangan penghasilan pegawai (TPP), sebagaimana saya mendapatkan masukan dari guru PAUD, SD dan SMP Kabupaten/Kota di Kaltim. Keluhan dari guru swasta juga terkait PPDB, mereka merasa tak diberi ruang karena lebih di dominasi sekolah negeri,” sampainya.
Politisi PPP itu menyampaikan, hal tersebut sebenarnya sudah lama ia perjuangkan dikarenakan mereka juga guru yang mengakar di Kaltim, jadi harus mendapatkan perhatian yang sama.
“Hanya saja kadang Pemprov berlindung dibalik kata bahwa itu bukan wewenang dan ranah mereka. Namun kalau kita lihat lagi, mereka juga guru yang mengajar anak-anak Kaltim dan harus mendapatkan perhatian yang sama. Setidaknya bisalah untuk diberi Insentif sebagai bentuk apresiasi,” tutupnya.
Rusman berharap, pihaknya bersama masyarakat agar bersama-sama menjalankan fungsi pengawasan terhadap APBD ahar tepat sasaran. Jangan sampai APBD besar, tapi manfaatnya tidak bisa dirasakan masyarakat secara langsung. (adit/adv)
Editor: M Khaidir
