Sangatta, Busam.ID – Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, menggelar Pengembangan dan Evaluasi District Public Private Mix (DPPM) Tuberculosis (TBC) di Hotel Royal Victoria, Kamis (16/11/2023).
Acara ini merupakan inisiatif Provinsi Kalimantan Timur untuk membentuk DPPM di seluruh kabupaten.
DPPM adalah upaya kolaboratif antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan TBC. Tujuan utama DPPM adalah untuk melibatkan semua pihak dengan cepat dan membentuk jejaring untuk bersama-sama mengatasi permasalahan TBC yang semakin meresahkan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur, Bahrani, mengungkap bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia setelah India dalam jumlah kasus TBC, dengan 960 ribu penduduk terinfeksi dan 93 ribu meninggal setiap tahunnya. Bahrani menyoroti pentingnya kesadaran akan karakteristik penyakit yang memerlukan perhatian jangka panjang.
“Karena penyakitnya hari ini sakit, nanti mungkin meninggalnya 3 sampai 4 tahun ke depan, jadi kadang-kadang kita lengah,” ungkapnya.
Indonesia menargetkan eliminasi TBC pada 2030, yakni 65 ribu kasus kejadian dan 6 ribu kasus kematian pada tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut, langkah-langkah proaktif menjadi kunci.
“Harapannya semua klinik, baik rumah sakit swasta maupun negeri, terus mencatat dan melaporkan agar kinerja kita terlihat. Jadi, kita bisa memonitor angka kejadian, berapa yang sudah ditemui, diobati dan berapa yang sukses sembuh di Kutai Timur,” tambah Bahrani.
Bahrani mengungkap di Kutai Timur yang paling mencolok tekena TBC itu anak-anak. Oleh karena itu, ia menekankan urgensi bersama untuk mengeroyok TBC, mengingat target-target sebelumnya, dari 2010 hingga 2020 belum tercapai.
Menurut Bahrani, ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mencapai eliminasi TBC pada 2030.
“Salah satu langkah terpenting untuk mencapai eliminasi TBC adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit ini. Masyarakat perlu mengetahui gejala-gejala TBC, cara pencegahannya dan pentingnya pengobatan,” bebernya.
Akses layanan kesehatan yang memadai juga penting untuk mencapai eliminasi TBC. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua orang yang membutuhkan akses ke layanan kesehatan TBC dapat memperolehnya.
Kualitas layanan kesehatan TBC juga perlu ditingkatkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pasien TBC dapat menerima pengobatan yang tepat dan berkualitas.
“Eliminasi TBC membutuhkan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Kolaborasi yang erat antar pihak ini penting untuk mencapai target eliminasi TBC pada 2030,” tandasnya.
Acara Pengembangan dan Evaluasi DPPM TBC di Kutai Timur ini dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Kesehatan, rumah sakit, klinik swasta dan masyarakat. Acara ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk menyatukan langkah dalam upaya eliminasi TBC di Kutai Timur. (ADV/NAN/PEMKABKUTIM)
Editor : A Risa
