Samarinda, Busam.ID– Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, meminta PLN memberikan penjelasan mengenai penyebab pemadaman listrik bergilir yang kembali menghantui sejumlah wilayah Kota Samarinda, Senin (14/9/2026).
Berdasarkan informasi PLN, pemadaman pada Senin dijadwalkan berlangsung pukul 09.00 hingga 13.00 Wita. Sejumlah kawasan yang masuk layanan ULP Samarinda Ulu dan ULP Samarinda Kota terdampak.
Untuk wilayah Samarinda Ulu, pemadaman meliputi sebagian Jalan Ulin, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Meranti, Jalan H.M. Ardans Ringroad 3, Perum Puspita, Perum Pinang Raya 2, Bukit Pinang serta sejumlah kawasan pergudangan dan perumahan.
Sedangkan di bawah ULP Samarinda Kota, pemadaman terjadi di sebagian Jalan Yos Sudarso, Jalan Pangeran Hidayatullah, Jalan Mulawarman, Jalan Pulau Flores, Pulau Banda, Pulau Irian, Pulau Samosir, Jalan Pelabuhan, Jalan Dermaga, Jalan Nahkoda, Jalan Pangeran Suriansyah, Jalan Muso Salim hingga Jalan Cut Meutia.
Kawasan SCP dan sekitarnya juga terdampak, termasuk Jalan RE Martadinata, Jalan Gajah Mada, Jalan Gunung Cermai, Jalan Gunung Merbabu, Jalan Gunung Merapi dan sejumlah kawasan di sekitarnya.
Deni pun berencana ingin bertemu langsung dengan pihak PLN. Adapun salah satu hal yang menjadi perhatian adalah ketersediaan bahan bakar pembangkit, terutama pasokan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
“Hambatannya selama ini kan ketersediaan stok bahan bakar, dalam hal ini batu bara untuk pasokan di tiap-tiap PLTU. Nah, kami akan pertanyakan lagi,” kata Deni kepada Busam.ID
Menurut Deni, persoalan pasokan batu bara patut dipertanyakan mengingat Kaltim merupakan salah satu daerah penghasil komoditas tersebut. Ia menilai kondisi tersebut seharusnya membuat kebutuhan bahan bakar pembangkit di daerah dapat lebih terjamin.
“Kalau hampir semua produksi batu bara itu ada di Kaltim, seharusnya kita tidak kekurangan. Harusnya pasokan aman. Cuma ada regulasi dari pemerintah pusat yang mengatur supply batu bara ini. Ini yang mungkin nanti akan kita tanyakan kepada pihak PLN,” ujarnya.
Deni menyebut DPRD akan mengagendakan pertemuan dengan PLN dalam pekan ini. Pertemuan tersebut diharapkan dapat membuka persoalan sebenarnya di balik pemadaman yang kembali terjadi.
“Makanya kami akan agendakan untuk ketemu dulu. Kami ingin memastikan, mengundang mereka datang, mau pertanyakan apa yang menjadi kendala saat ini. Yang tadinya seminggu sekali sekarang jadi seminggu dua kali dan ada bergilir lagi,” jelasnya.
Ia menilai persoalan kelistrikan tidak bisa hanya dilihat sebagai gangguan teknis. Listrik merupakan kebutuhan dasar yang memengaruhi aktivitas rumah tangga, dunia usaha hingga pelayanan publik.
Karena itu, pemerintah dinilai harus ikut memastikan masyarakat memperoleh layanan dasar secara layak, termasuk listrik dan air bersih.
“Dua layanan dasar ini harus pemerintah hadir di sini. Tidak boleh pemerintah lepas tangan terhadap ini,” tegas Deni.
Menurutnya, kondisi masyarakat saat ini sudah cukup terbebani dengan persoalan ketersediaan air bersih. Jika pemadaman listrik kembali terjadi secara bergilir dan frekuensinya meningkat, beban yang ditanggung warga akan semakin besar.
“Kami tidak ingin di tengah situasi ekonomi yang saat ini masyarakat juga terbebani dengan kelangkaan air dan juga padamnya PLN. Ini yang menjadi perhatian kami. Kami tidak ingin itu terjadi,” terangnya.
DPRD Samarinda juga meminta PLN tidak hanya menyelesaikan persoalan di sisi teknis, tetapi memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai penyebab dan langkah penanganan pemadaman.
Deni menegaskan masyarakat yang telah memenuhi kewajiban membayar tagihan listrik berhak memperoleh kepastian atas pelayanan yang diterimanya.
“Kami ingin kepastian itu sesegera mungkin. Kami tidak ingin nantinya masyarakat sudah menjalankan kewajibannya, membayar tagihan sesuai, dan itu sudah jelas. Wajib untuk menuntut haknya juga,” lanjutnya.
Pertemuan DPRD Samarinda dengan PLN nantinya diharapkan dapat mengurai penyebab pemadaman sekaligus memastikan langkah konkret untuk menjaga keandalan pasokan listrik. DPRD tidak ingin pemadaman bergilir terus berulang tanpa kejelasan bagi masyarakat.(Adit)
Editor: M Khaidir
