Samarinda, Busam.ID – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyebut pembahasan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD secara prinsip telah mencapai titik kesepakatan. Meski demikian, masih ada sejumlah mata anggaran yang belum masuk dalam tahap finalisasi.
“Sudah sepakat sih, cuma ada beberapa mata anggaran yang belum dimasukkan. Kita lihat saja dulu, karena ini masih proses, belum tahap pembahasan akhir,” ucapnya baru-baru ini.
Ia menjelaskan, kepastian terkait masuk atau tidaknya anggaran tersebut baru akan terlihat menjelang pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi yang dijadwalkan berlangsung akhir April mendatang.
“Nanti sekitar seminggu sebelum Musrenbang provinsi. Berarti di akhir April,” tambahnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan, meskipun dokumen Pokir telah diserahkan, proses sinkronisasi dengan pemerintah provinsi masih terus berjalan.
Penyesuaian program dinilai penting agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna ke-7 DPRD Kaltim, sebanyak 160 usulan Pokir telah disampaikan ke pemerintah provinsi. Jumlah itu merupakan hasil penyaringan dari total 313 usulan awal yang dihimpun melalui reses dan kunjungan daerah pemilihan.
Pengurangan jumlah usulan tersebut sempat memicu dinamika di internal legislatif. Sejumlah anggota DPRD mempertanyakan kepastian apakah seluruh usulan yang tersisa akan benar-benar terakomodasi dalam dokumen perencanaan.
Anggota DPRD Kaltim, Muhammad Samsun menegaskan, pokir merupakan representasi kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan lembaga semata. Dari total usulan yang ada, sekitar 50 di antaranya berupa bantuan keuangan untuk kabupaten/kota yang menjadi salah satu poin krusial dalam pembahasan.
Sementara Sekprov Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan seluruh usulan masih akan melalui proses telaah oleh Bappeda agar sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.
Dengan demikian, meskipun secara umum telah disepakati, nasib akhir sejumlah mata anggaran dalam Pokir DPRD Kaltim masih bergantung pada proses teknokratis menjelang penyusunan final Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. (adit)
Editor: M Khaidir
