Samarinda, Busam.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim akan melakukan rasionalisasi atau efisiensi tenaga outsourcing pada tahun anggaran 2026. Kebijakan itu diambil setelah kemampuan fiskal daerah mengalami penurunan tajam, dengan APBD yang menyusut sekitar Rp6 triliun.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltim Sri Wahyuni mengungkapkan, tenaga outsourcing tidak berada pada posisi yang sama dengan ASN, karena bergantung pada kontrak layanan yang dikelola pihak ketiga. Dengan berkurangnya anggaran, penyesuaian jumlah tenaga outsourcing tidak dapat dihindarkan.
“Otomatis ada rasionalisasi. Kita menyesuaikan dengan kekuatan dana yang kita miliki,” ucapnya, Selasa (2/12/2025).
Sri menjelaskan, sektor yang paling terdampak adalah layanan berbasis lelang, seperti kebersihan dan keamanan. Jumlah tenaga yang dapat diserap penyedia jasa sangat bergantung pada nilai kontrak baru yang menyesuaikan kemampuan APBD 2026.
Meski begitu, pihaknya berharap penyedia jasa tetap dapat melakukan penyesuaian tanpa harus menghentikan terlalu banyak tenaga kerja.
“Standarnya mungkin tidak sama seperti sebelumnya, tetapi kita ingin mereka tetap bisa bekerja. Ini tergantung bagaimana penyedia memberdayakan stafnya,” sebutnya.
Ia menilai beberapa perusahaan bisa melakukan pengaturan ulang beban kerja, seperti pengurangan jam operasional, pengaturan shift, atau penyesuaian distribusi tenaga untuk mempertahankan keberlangsungan pekerja.
“Pembagian tugas bisa diatur ulang sehingga tenaga yang sebelumnya bekerja penuh dapat disesuaikan mengikuti kemampuan anggaran,” sampainya.
Penurunan APBD dari sekitar Rp21 triliun menjadi sekitar Rp15 triliun membuat seluruh OPD wajib melakukan penghematan, tidak hanya pada sektor outsourcing. “Semua belanja harus disesuaikan, beberapa perangkat daerah akan menghadapi penyesuaian hingga 66 persen pada jenis belanja tertentu, termasuk pemeliharaan sarana prasarana,” lanjutnya.
Pemprov kini fokus pada optimalisasi serapan anggaran OPD menjelang tutup tahun. Beberapa OPD menunjukkan peningkatan, namun masih ada yang realisasi keuangannya belum sejalan dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Meski fiskal terhimpit, Pemprov berharap rasionalisasi dapat dilakukan secara terukur tanpa mengorbankan kualitas layanan publik. Di sisi lain, Pemprov ingin tetap menjaga keberlangsungan tenaga kerja outsourcing melalui skema yang lebih proporsional. Dengan kondisi fiskal yang menantang, 2026 akan menjadi tahun penyesuaian bagi banyak sektor di lingkungan Pemprov Kaltim. (adit)
Editor: M Khaidir
